(Ket Foto Kapolres Solok Selatan AKBP M. Faisal Perdana S.I.K)
Solok Selatan, Presisimedia.com– Kepolisian Resor Solok Selatan menyatakan masih mendalami kasus pembacokan yang terjadi di kawasan tambang emas ilegal di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Peristiwa tersebut kini menjadi perhatian aparat penegak hukum di tengah upaya penertiban aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah setempat.
Insiden di Area Tambang Ilegal
Insiden terjadi pada 30 Maret 2026 di kawasan Sungai Kunyit, Jorong Koto Rambah, Nagari Lubuk Gadang Utara. Sejumlah warga mendatangi lokasi yang diduga menjadi area aktivitas tambang emas ilegal untuk meminta penghentian kegiatan yang dinilai berdampak pada lingkungan.
Namun situasi di lapangan dilaporkan memanas dan berujung pada bentrokan. Dalam kejadian tersebut, seorang warga berinisial WN mengalami luka serius akibat dugaan pembacokan di bagian kepala dan telah mendapatkan penanganan medis.
Kepolisian Resor Solok Selatan menyampaikan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut.
M. Faisal Perdana, selaku Kapolres Solok Selatan, menegaskan bahwa pihaknya tengah menindaklanjuti laporan terkait insiden tersebut sekaligus memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai prosedur.
Polres juga sebelumnya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Illegal Mining sebagai bagian dari strategi penanganan aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah hukumnya.
Dalam keterangannya, kepolisian mencatat sedikitnya delapan laporan polisi terkait kasus tambang ilegal yang telah ditangani dengan belasan tersangka.
Sejumlah barang bukti yang telah diamankan meliputi:
2 unit excavator
Peralatan pertambangan
Penutupan sejumlah lokasi tambang ilegal
Penanganan ini juga melibatkan Polda Sumatera Barat di bawah koordinasi Gatot Tri Suryanta, yang turut memberikan perhatian terhadap upaya penertiban aktivitas tambang ilegal di daerah tersebut.
Strategi Penanganan Terpadu
Kepolisian menyebut penanganan tambang ilegal dilakukan melalui pendekatan komprehensif, mulai dari edukasi masyarakat, patroli rutin, patroli siber, penegakan hukum, hingga pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang diduga berkaitan dengan operasional tambang ilegal.
Pendekatan ini dinilai penting karena persoalan tambang ilegal tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi.
Meski berbagai langkah penindakan telah dilakukan, insiden kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa aktivitas tambang ilegal masih berlangsung dan berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi strategi penegakan hukum di lapangan, terutama dalam mencegah bentrokan antara warga dan pihak yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal.
Peristiwa ini menjadi momentum evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal.
Publik kini menantikan langkah konkret lanjutan, baik dalam pengungkapan kasus kekerasan maupun upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di wilayah Solok Selatan.
Tim Redaksi
