Kadis Kominfo Lambar Luruskan Isu Larangan Kendaraan Plat Luar Daerah di Lingkungan Pemda

LIWA – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lampung Barat, Burlianto Eka Putra, memberikan klarifikasi terkait isu yang beredar di berbagai platform media sosial mengenai larangan kendaraan berplat luar daerah parkir di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Burlianto menegaskan bahwa informasi tersebut perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memang tengah merencanakan kebijakan terkait penggunaan kendaraan berplat luar daerah, namun kebijakan tersebut tidak berlaku untuk masyarakat umum.

“Rencana ini khusus ditujukan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat. Tidak berlaku bagi masyarakat umum ataupun tamu dari luar daerah yang memiliki keperluan di lingkungan Pemda,” ujar Burlianto.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap rencana dan lebih bersifat sebagai imbauan serta ajakan moral kepada para ASN agar dapat menjadi teladan bagi masyarakat.

“Ini merupakan langkah untuk meningkatkan kesadaran ASN agar bisa memberi contoh yang baik kepada masyarakat, khususnya dalam hal kepatuhan administrasi kendaraan,” jelasnya.

Selain itu, Burlianto menambahkan bahwa kebijakan ini juga memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, banyak kendaraan yang beroperasi di Lampung Barat namun masih terdaftar di daerah lain, sehingga pajaknya tidak masuk ke kas daerah.

“Hal ini tentu sangat disayangkan. Kendaraan digunakan setiap hari di Lampung Barat, tetapi pajaknya dibayarkan ke daerah lain. Padahal, potensi tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan daerah, terutama infrastruktur jalan,” tambahnya.

Dengan adanya klarifikasi ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berharap masyarakat dapat memahami substansi kebijakan secara utuh serta tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak lengkap. Kebijakan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendorong peningkatan PAD demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *