Rembang – Presisimedia.com — Pembangunan pavingisasi jalan di Dukuh Loran, Desa Mojorembun, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, menjadi perhatian masyarakat. Pasalnya, proyek yang bersumber dari Bantuan Provinsi (Banprov) tersebut baru berusia sekitar dua bulan, namun kondisi fisiknya dinilai belum sesuai harapan.
Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah titik paving mengalami retak, cekung, serta susunannya terlihat tidak rapi. Pavingisasi dengan total panjang sekitar 160 meter dan lebar bervariasi antara 5 hingga 7 meter itu menelan anggaran kurang lebih Rp150 juta.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait mutu pekerjaan dan kesesuaian spesifikasi teknis. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa paving yang direncanakan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) berkualitas K-300. Namun, melihat hasil pekerjaan, muncul dugaan kualitas material yang terpasang tidak sepenuhnya sesuai spesifikasi awal.
Kepala Desa Mojorembun, Suyanto, saat dikonfirmasi di Balai Desa pada Kamis (26/2/2026), menjelaskan bahwa pekerjaan pavingisasi dimulai pada 18 Desember 2025 dan diselesaikan pada Januari 2026. Ia menyebutkan keterlambatan pelaksanaan disebabkan oleh menunggu ketersediaan material, sementara realisasi anggaran Banprov diterima pada Desember 2025.
“Pekerjaan dimulai 18 Desember 2025 dan selesai diperkirakan pertengahan Januari 2026. Realisasi anggaran Banprov turun di bulan Desember,” jelasnya.
Namun demikian, papan informasi proyek yang terpasang di lokasi tidak mencantumkan waktu pelaksanaan kegiatan secara rinci. Informasi yang tertulis hanya menyebutkan pembangunan dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama sepanjang 45 meter dengan lebar 5 meter dan tahap kedua sepanjang 115 meter dengan lebar 7 meter.
Pelaksanaan pekerjaan yang melewati tahun anggaran turut menjadi perhatian. Sesuai ketentuan, kegiatan yang belum selesai hingga akhir tahun anggaran seharusnya melalui mekanisme administrasi, termasuk pencatatan progres pekerjaan serta pengelolaan sisa anggaran (SILPA) untuk diprogramkan kembali pada tahun berikutnya.
Selain itu, peran Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) juga menjadi sorotan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan teknis dari TPK terkait kondisi fisik pavingisasi yang dinilai belum optimal tersebut.
Masyarakat berharap adanya evaluasi teknis dan klarifikasi terbuka dari pihak terkait agar kualitas pembangunan infrastruktur desa benar-benar sesuai standar dan memberikan manfaat jangka panjang.
(Tim Redaksi )