Oleh :Redaksi Presisimedia.com.
Masuknya Ombudsman Republik Indonesia dalam polemik proyek Aids to Navigation (AToN/INA-24) senilai Rp1,5 triliun seharusnya menjadi momentum koreksi serius bagi Kementerian Perhubungan. Namun, respons yang ditunjukkan justru memperlihatkan kecenderungan berputar-putar pada aspek administratif, alih-alih menjawab substansi persoalan.
Pengaduan publik atas proyek AToN bukanlah surat biasa. Proyek ini telah berjalan sejak 2016, melibatkan skema pembiayaan luar negeri, dan menyangkut langsung aspek keselamatan pelayaran nasional. Ketika kritik tersebut telah masuk ke Ombudsman—lembaga negara pengawas pelayanan publik—maka standar respons yang dituntut pun semestinya naik kelas: dari sekadar administrasi menuju akuntabilitas kebijakan.
Sayangnya, jawaban Kemenhub yang meminta agar surat dikirim ulang ke Tata Usaha (TU) menunjukkan pola lama birokrasi: memindahkan persoalan, bukan menjelaskan masalah. Secara prosedural mungkin sah, tetapi secara etika pemerintahan modern, respons semacam ini sulit dibenarkan.
Administrasi Tidak Boleh Mengalahkan Substansi
Tata usaha adalah instrumen, bukan tujuan. Ketika proyek strategis nasional bernilai Rp1,5 triliun mandek hampir satu dekade, publik tidak sedang menanyakan ke mana surat dialamatkan, melainkan:
Mengapa proyek belum selesai?
Apa kendala utama yang dihadapi negara?
Berapa besar risiko fiskal dan keselamatan yang ditanggung akibat keterlambatan ini?
Menjawab pertanyaan tersebut tidak membutuhkan disposisi TU, melainkan keberanian manajerial dan kepemimpinan kebijakan.
Di sinilah letak persoalan utama. Negara terlihat terlalu nyaman bersembunyi di balik prosedur, sementara problem substantif dibiarkan menggantung.
Ujian Kepemimpinan
Di bawah kepemimpinan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, proyek AToN kini memasuki fase krusial. Satu tahun masa jabatan seharusnya cukup untuk setidaknya menyampaikan state of the project: kondisi riil, hambatan, dan rencana penyelesaian.
Ketika itu tidak dilakukan, dan kritik publik justru diarahkan kembali ke jalur administrasi, wajar jika publik mempertanyakan bukan hanya kecepatan proyek, tetapi budaya pengambilan keputusan di tubuh kementerian.
Proyek keselamatan pelayaran tidak bisa diperlakukan seperti urusan arsip.
Ombudsman Bukan Formalitas
Keterlibatan Ombudsman RI menandakan bahwa negara sedang diuji dalam aspek pelayanan publik dan tata kelola. Menjawab pengaduan Ombudsman dengan pengalihan administratif berisiko mereduksi peran pengawasan itu sendiri menjadi formalitas belaka.
Dalam praktik good governance, pengawasan eksternal semestinya direspons dengan:
Penjelasan terbuka,
Klarifikasi berbasis data,
Atau komitmen waktu yang jelas untuk jawaban resmi.
Tanpa itu, kehadiran Ombudsman kehilangan makna korektifnya.
Negara Tidak Boleh Berputar-putar
Survei kepuasan layanan, kecepatan balasan, dan kelengkapan administrasi memang penting. Namun, semua itu menjadi kosong jika negara gagal menjawab inti persoalan.
Keselamatan pelayaran, kredibilitas pengelolaan utang, dan kepercayaan publik tidak bisa ditunda oleh alasan tata usaha. Negara tidak boleh berputar-putar ketika yang dipertaruhkan adalah nyawa, uang rakyat, dan legitimasi kebijakan.
Dalam pemerintahan modern, respons substantif bukan kemurahan hati—melainkan kewajiban.
