Jakarta — Presisimedia.com. Proyek Aids to Navigation (AToN/INA-24) senilai USD 97,1 juta atau sekitar Rp1,5 triliun yang dibiayai pinjaman lunak EDCF Korea Selatan hingga kini belum juga tuntas.
Padahal, proyek yang ditandatangani sejak 2016 tersebut ditujukan untuk meningkatkan keselamatan pelayaran nasional melalui pengadaan dan pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di 24 lokasi strategis.
Ironisnya, hampir satu dekade berlalu, progres proyek masih tersendat. Lebih memprihatinkan, memasuki satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto, belum terlihat langkah percepatan yang signifikan.
Di bawah kepemimpinan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kementerian Perhubungan—khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut—dinilai belum mampu memutus stagnasi lama.
Sementara utang negara terus berjalan dan bunga tetap dihitung, manfaat keselamatan pelayaran yang dijanjikan belum dirasakan secara optimal.
Dalih bahwa INA-24 merupakan proyek lama dinilai tidak relevan. Dalam tata kelola pemerintahan modern, tanggung jawab melekat pada jabatan, bukan periode politik.
Ketika satu tahun masa jabatan berlalu tanpa terobosan nyata, hal tersebut mencerminkan lemahnya evaluasi awal serta minimnya intervensi manajerial terhadap proyek bermasalah.
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun-tahun sebelumnya juga menunjukkan persoalan mendasar dalam proyek pinjaman luar negeri, mulai dari perencanaan yang tidak matang hingga pelaksanaan yang lamban. Kondisi ini memperkuat urgensi pembenahan tata kelola di lingkungan Kemenhub.
Desakan Audit Kinerja
Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, menilai mandeknya proyek AToN bukan sekadar persoalan teknis, melainkan indikator kegagalan tata kelola.
“Ini bukan sekadar proyek terlambat. Utang negara sudah berjalan hampir sepuluh tahun, tetapi manfaat keselamatan pelayaran belum dirasakan maksimal. Jika dalam satu tahun kepemimpinan baru tidak ada percepatan, maka masalahnya bukan masa lalu, melainkan kinerja saat ini,” tegas Iskandar.
Ia mendesak agar BPK segera melakukan audit kinerja atas proyek INA-24 untuk menilai efektivitas, akuntabilitas, serta menentukan pihak yang harus bertanggung jawab atas keterlambatan berkepanjangan tersebut.
Jika proyek pinjaman luar negeri yang dimulai sejak 2016 masih mandek pada tahun pertama kabinet baru, maka persoalan ini tidak lagi dapat disebut sebagai warisan masa lalu. Kondisi tersebut telah menjadi cermin kinerja pemerintahan saat ini.
Negara, menurut Iskandar, tidak boleh membiarkan utang berjalan tanpa hasil nyata. Sebab, kemampuan menyelesaikan proyek strategis tepat waktu merupakan ukuran paling konkret dari kapasitas kepemimpinan dan kualitas tata kelola pemerintahan.
(Oleh: Iskandar Sitorus sekretaris pendiri Indonesia Audit Word (IAW)
Editor Redaksi
