Jakarta –Presisimedia.com. Polemik terkait dua dokumen “Salinan Ijazah Terlegalisir” yang dikaitkan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menjadi perhatian publik. Dokumen tersebut sebelumnya diperoleh Pengamat Kebijakan Publik Dr. Bonatua Silalahi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (09/02/2026).
Menanggapi hal tersebut, Roy Suryo menyampaikan analisis teknisnya di Jakarta, Selasa (10/02/2026). Ia menyebut bahwa kedua dokumen yang merupakan bagian dari berkas pendaftaran Pilpres tersebut telah dilegalisir oleh Prof. Dr. Ir. Mohammad Na’iem, M.Agr.Sc (2014) dan Dr. Budiadi, S.Hut., M.Agr.Sc (2019).
Namun, Roy menyoroti tidak dicantumkannya tanggal, bulan, dan tahun legalisasi secara lengkap dalam salinan tersebut.
Baca juga
https://presisimedia.com/pejuang-kebenaran-bagikan-buku-gibran-end-game-di-cfd-jakarta-dorong-kesadaran-publik/
Roy juga menyatakan akan menunggu dokumen pembanding dari KPUD DKI (2012) serta KPUD Surakarta (2005 dan 2010) untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan administrasi yang berlaku.
Secara fisik, Roy menilai kedua salinan tersebut tidak identik. Dokumen legalisasi tahun 2014 disebut tampak terkompresi secara horizontal sehingga terlihat lebih menyerupai bentuk persegi, sementara dokumen tahun 2019 dinilai proporsional berbentuk persegi panjang.
Keduanya berukuran A4/kwarto, yang menurutnya lebih kecil dibanding ukuran umum ijazah UGM yang lazim berformat A3.
Ia juga berpendapat bahwa perbedaan tersebut menunjukkan belum adanya proses identifikasi maupun otentifikasi langsung terhadap lembar ijazah asli dalam tahapan verifikasi faktual. Selain itu, Roy menyoroti belum adanya pencatatan dokumen yang telah diotentifikasi secara resmi di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Terkait analisis digital, Roy menyatakan bahwa karena dokumen yang beredar berupa fotokopi hitam-putih, metode forensik digital seperti Error Level Analysis (ELA), histogram, maupun luminance-gradient tidak dapat dilakukan
Ia juga menyebut tidak tampaknya watermark, emboss, atau elemen pengaman lainnya dalam salinan tersebut.
Roy turut menyinggung unggahan di platform X/Twitter tertanggal 1 April 2025 yang menurutnya dapat menjadi bagian dari alat bukti elektronik, dengan merujuk pada Pasal 32 dan Pasal 35 UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 yang telah direvisi menjadi UU No. 1 Tahun 2024).
Sementara itu, aktivis dan pemerhati politik Beny Parapat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/02/2026), menyampaikan bahwa fotokopi ijazah yang telah dilegalisir tidak serta-merta membuktikan keaslian dokumen asli.
Ia menyebut bahwa dokumen tersebut saat ini berada dalam penyitaan penyidik Polda Metro Jaya.
Menurut Beny, pasal-pasal yang dikenakan kepada sejumlah pihak dalam perkara yang berkembang tidak secara langsung berkaitan dengan pembuktian asli atau tidaknya ijazah tersebut.
Ia berpendapat bahwa untuk mengakhiri polemik di ruang publik, diperlukan klarifikasi terbuka dan pengujian dokumen asli oleh pihak berwenang atau lembaga independen sesuai prosedur hukum.
Hingga berita ini ditayangkan, belum terdapat keterangan resmi terbaru dari pihak terkait mengenai perkembangan proses hukum maupun status akhir dokumen tersebut.
Redaksi Presisimedia.com menegaskan bahwa seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Redaksi
