Presesimedia.com — Direktur Polstra Konsultan, Yopandri Polstra, memberikan klarifikasi resmi terkait laporan dugaan penipuan dan/atau penggelapan yang diajukan Kantor Hukum DS & Rekan kepada Polda Sumatera Barat. Dalam keterangannya kepada Redaksi Presesimedia.com, Yopandri menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menjanjikan peningkatan hasil survei, berbeda dengan klaim pelapor.
Tidak Pernah Janjikan Kenaikan Survei
Yopandri menegaskan bahwa lembaga survei yang ia pimpin bekerja berdasarkan metodologi profesional dan tidak memberikan janji manipulatif kepada siapa pun.
> “Kami dari lembaga survei tidak pernah menjanjikan peningkatan hasil survei. Hasil survei bergantung pada dinamika serta kondisi nyata di lapangan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa laporan survei perilaku pemilih Pasaman telah mereka presentasikan langsung kepada pelapor, Partomuan Tanjung.
Soal Survei yang Disebut Dilakukan Sebelum Penawaran APK
Terkait klaim bahwa survei dilakukan sebelum penawaran alat peraga kampanye (APK), Yopandri menjelaskan:
> “Jika survei dilakukan oleh pihak partai, itu di luar kewenangan kami. Kami tidak mengendalikan survei yang bukan kami kerjakan.”
Distribusi APK: Sudah Diproduksi, Pelunasan Tak Ditanggapi
Yopandri menjelaskan bahwa pihaknya telah memproduksi dan menyiapkan distribusi APK sesuai permintaan pelapor.
> “Barang sudah lengkap dan mulai berjalan. Namun pelapor tak merespons permintaan pelunasan, padahal sudah kami hubungi berulang kali.”
Ia juga menyebut sebagian besar APK masih menumpuk di kantor mereka, lengkap dengan dokumentasi distribusi yang masih tersimpan sebagai arsip internal.
Somasi & Komunikasi yang Terhenti
Terkait somasi 2 September 2024 yang disebut tidak ditanggapi, Yopandri menyebut pihaknya justru telah melakukan kontak berkali-kali tetapi tidak mendapatkan respons.
Ia mengakui adanya kelalaian karena tidak membuat perjanjian tertulis untuk pengadaan APK.
Siap Buka Data Jika Dibutuhkan Penegak Hukum
Yopandri menyatakan kesiapannya bersikap kooperatif:
> “Jika dibutuhkan informasi, kami menghormati proses hukum dan siap memberikan keterangan apa adanya.”
Ketua Umum LSM P2NAPAS: Penting untuk Transparansi & Kepastian Publik
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menilai bahwa polemik ini menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga survei dan jasa konsultan politik. Karena itu, menurutnya, proses klarifikasi dan keterbukaan data menjadi hal penting agar tidak terjadi bias informasi.
> “Sebagai lembaga kontrol sosial, kami memandang kasus ini harus ditangani secara transparan dan profesional, baik oleh pelapor maupun terlapor,” ujar Ahmad Husein.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan kedua pihak berperan besar dalam menjaga kredibilitas industri konsultan politik di Sumatera Barat.
> “Penting bagi publik untuk mengetahui fakta sebenarnya. Jika semua pihak terbuka, maka proses hukum dapat berjalan objektif tanpa mempengaruhi nama baik pihak yang tidak bersalah,” lanjutnya.
Ahmad Husein juga mengapresiasi sikap Yopandri yang menyatakan siap mengikuti proses hukum:
> “Kami menghargai pernyataan saudara Yopandri yang bersedia kooperatif. Semakin cepat data dibuka, semakin baik bagi kepastian publik,” tutupnya.
Kasus ini kini menjadi perhatian berbagai pihak karena menyangkut integritas konsultan politik dan industri survei di Sumatera Barat. PT Roda Tiga Konsultan menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum, sementara LSM P2NAPAS mendorong transparansi penuh agar persoalan dapat diselesaikan secara objektif dan berimbang.
Tim Redaksi.
