PAYAKUMBUH — PresisiMedia.com – Transparansi penggunaan anggaran negara kembali menjadi perhatian. Tiga pekerjaan fisik di lingkungan Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada Tahun Anggaran 2026 tercantum memiliki nilai kontrak keseluruhan mencapai Rp1.018.177.560,41.
Informasi tersebut berdasarkan dokumentasi papan informasi pekerjaan yang memuat tiga paket, yakni pekerjaan pagar samping kiri, pekerjaan pos satpam, dan pekerjaan halaman di lingkungan Kejaksaan Negeri Payakumbuh.
Ketiga pekerjaan tersebut tercantum bersumber dari DIPA Kejaksaan Negeri Payakumbuh Tahun Anggaran 2026. Masing-masing memiliki nilai kontrak Rp289.577.169,63 untuk pagar samping kiri, Rp329.717.823,24 untuk pekerjaan pos satpam, dan Rp398.882.567,54 untuk pekerjaan halaman.
Jika dijumlahkan, nilai ketiga kontrak tersebut mencapai lebih dari Rp1 miliar.
Tiga SPK Tercantum Bertanggal Sama
Hal lain yang menarik perhatian untuk diklarifikasi adalah tanggal Surat Perintah Kerja (SPK). Berdasarkan papan informasi yang didokumentasikan, ketiga pekerjaan tersebut sama-sama mencantumkan tanggal 3 Agustus 2026.
Pekerjaan pagar samping kiri tercantum dengan Nomor SPK B-2256/1.3.12/Cpl.2/08/2026, pekerjaan pos satpam dengan Nomor SPK B-2259/1.3.12/Cpl.2/08/2026, sedangkan pekerjaan halaman tercantum dengan Nomor SPK B-2262/1.3.12/Cpl.2/08/2026.
Kesamaan tanggal SPK tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran. Namun, publik berhak memperoleh penjelasan mengenai bagaimana ketiga paket tersebut direncanakan, diproses, dan ditetapkan sebagai pekerjaan terpisah.
Apalagi, ketiga pekerjaan berada dalam satu lingkungan kantor dan menggunakan sumber anggaran yang sama.
Satu Konsultan Pengawas untuk Tiga Pekerjaan?
Pertanyaan lain yang juga muncul adalah mengenai konsultan pengawas.
Pada papan informasi yang didokumentasikan, CV. Rakhalindo Althamira tercantum sebagai konsultan pengawas untuk ketiga pekerjaan tersebut.
Kondisi tersebut juga tidak otomatis menunjukkan adanya persoalan. Namun, dari perspektif transparansi pengadaan, publik patut mengetahui bagaimana proses pemilihan atau penunjukan konsultan pengawas dilakukan, termasuk nilai kontraknya dan ruang lingkup pengawasannya.
Terlebih, konsultan pengawas memiliki peran penting dalam memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai dokumen kontrak dan spesifikasi teknis.
Bukan Menuduh, tetapi Meminta Keterbukaan
PresisiMedia.com menegaskan bahwa informasi tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyimpangan atau pelanggaran.
Justru karena menyangkut penggunaan uang negara, proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Untuk memastikan pemberitaan berimbang, wartawan PresisiMedia.com telah mengajukan konfirmasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh.
Konfirmasi tersebut mencakup kebenaran tiga paket pekerjaan, nilai kontrak, nama penyedia, proses pemilihan penyedia, HPS, tanggal penerbitan SPK, alasan pekerjaan menjadi tiga paket, konsultan pengawas, PPK, progres fisik dan keuangan, hingga mekanisme pembayaran.
Publik Menunggu Jawaban Kejari
Kejaksaan merupakan institusi penegak hukum yang memiliki posisi strategis dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan.
Karena itu, keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran internal institusi menjadi bagian penting dari prinsip akuntabilitas publik.
Pertanyaan yang kini menunggu jawaban bukan semata soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana proses pengadaan dilakukan, siapa pelaksananya, bagaimana pengawasannya, dan apakah seluruh tahapan telah berjalan sesuai ketentuan.
PresisiMedia.com memberikan ruang kepada Kejaksaan Negeri Payakumbuh maupun pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan resmi.
Setiap jawaban, data tambahan, maupun hak jawab yang disampaikan akan menjadi bagian penting dalam pemberitaan lanjutan.
(Tim Redaksi)
