BENGKULU SELATAN, PresisiMedia.com — Laporan realisasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Sinar Bengkulu Selatan (PT SBS) periode Januari–Juni 2026 layak mendapat apresiasi karena memuat sejumlah program sosial, keagamaan, bantuan masyarakat hingga penyediaan air bersih.
Namun, di balik sederet kegiatan tersebut, terdapat sejumlah hal yang patut menjadi perhatian publik, khususnya menyangkut transparansi nilai, klasifikasi kegiatan, serta kewajaran penghitungan manfaat CSR.
Berdasarkan dokumen laporan realisasi CSR yang diterima PresisiMedia.com, PT SBS mencatat berbagai kegiatan sepanjang enam bulan pertama 2026. Salah satu pos dengan nilai paling besar adalah paket kebutuhan pokok untuk 1.000 karyawan dalam rangka menyambut Idul Fitri 1447 H.
Dalam laporan disebutkan, setiap paket bernilai Rp250.000, tetapi total manfaat yang dicantumkan mencapai Rp916.715.000.
Angka tersebut menjadi salah satu titik yang perlu dijelaskan secara terbuka. Sebab, jika jumlah penerima disebut 1.000 karyawan dengan nilai Rp250.000 per paket, maka publik tentu membutuhkan penjelasan mengenai dasar perhitungan total Rp916.715.000 tersebut.
Apakah terdapat komponen lain dalam nilai tersebut? Apakah jumlah penerima berbeda dari angka 1.000 karyawan? Atau terdapat biaya tambahan yang ikut dimasukkan?
Pertanyaan sederhana ini penting karena laporan CSR bukan sekadar daftar kegiatan, melainkan juga instrumen akuntabilitas perusahaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
Air Bersih: Manfaat Besar, Tetapi Biaya yang Dilaporkan Perlu Diperjelas
Program penyediaan air bersih bagi warga Desa Nanjungan, Selali, Padang Beriang dan sekitarnya juga patut diapresiasi.
Selama Januari hingga Juni 2026, laporan mencatat distribusi air masing-masing 128 m³ pada Januari, 107 m³ Februari, 224 m³ Maret, 181 m³ April, 175 m³ Mei dan 154 m³ Juni.
Jika dijumlahkan, distribusi air mencapai 969 m³.
Namun, biaya yang dicantumkan dalam laporan hanya berupa pemeliharaan dan pajak air dengan total sekitar Rp1 juta selama enam bulan.
Di sinilah transparansi perlu diperkuat.
Publik tentu berhak mengetahui apakah angka tersebut memang merupakan seluruh biaya program penyediaan air bersih, atau hanya komponen biaya pemeliharaan dan pajak air.
Bagaimana dengan biaya operasional, distribusi, tenaga kerja, kendaraan, bahan bakar, pengadaan atau komponen pendukung lainnya?
Bukan berarti laporan tersebut keliru. Tetapi semakin besar manfaat yang diklaim kepada masyarakat, semakin penting pula perusahaan menjelaskan basis penghitungan biaya dan nilai manfaatnya secara rinci.
Jangan Sampai CSR Bercampur dengan Kepentingan Internal
Hal lain yang juga menarik perhatian adalah munculnya sejumlah kegiatan yang penerima manfaatnya bukan masyarakat secara langsung.
Misalnya bantuan paket kebutuhan pokok untuk 1.000 karyawan, bantuan satu ekor sapi untuk karyawan, serta mobilisasi wheel loader untuk menangani kendaraan atau dump truck yang mengalami kecelakaan di sekitar perusahaan.
Kegiatan tersebut bisa saja merupakan bagian dari tanggung jawab sosial atau kepedulian perusahaan. Namun, dari perspektif transparansi, publik perlu mengetahui batas yang jelas antara CSR untuk masyarakat, program hubungan kemasyarakatan, bantuan operasional, dan fasilitas internal perusahaan.
Kejelasan klasifikasi menjadi penting agar laporan CSR tidak sekadar terlihat besar secara nominal, tetapi juga benar-benar menggambarkan seberapa besar kontribusi perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
Nilai Bantuan Juga Perlu Dibuka Secara Rasional
Laporan mencatat berbagai bantuan sosial, antara lain bantuan Rp5 juta untuk warga Desa Padang Beriang, bantuan material rehabilitasi Masjid Al-Muhajirin senilai Rp5 juta, santunan anak yatim/dhuafa Rp13,657 juta, bantuan sembako Idul Fitri Rp33,532 juta, bantuan hewan kurban Rp8,449 juta serta bantuan sembako lainnya.
Namun, terdapat pula beberapa kegiatan yang belum mencantumkan nilai biaya dalam laporan.
Contohnya mobilisasi wheel loader pada Januari dan Februari serta bantuan perlengkapan rumah tangga dalam rangka HUT PT Pino Raya ke-25.
Jika laporan dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban CSR, sebaiknya seluruh kegiatan memiliki format yang seragam: jenis kegiatan, penerima manfaat, jumlah penerima, volume bantuan, nilai bantuan, serta sumber pembiayaan.
Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa perusahaan “telah memberikan bantuan”, tetapi juga dapat memahami berapa nilai riil manfaat yang diterima masyarakat.
CSR Bukan Sekadar Besaran Anggaran
CSR pada akhirnya bukan kompetisi tentang siapa yang paling besar mengeluarkan uang.
Ukuran keberhasilan CSR justru terletak pada seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dan seberapa jelas dampaknya.
Karena itu, PT SBS patut didorong untuk meningkatkan kualitas laporan CSR dengan menyertakan data penerima manfaat, lokasi kegiatan, nilai aktual setiap program, dokumentasi, serta indikator dampak.
Terlebih, laporan yang diterbitkan perusahaan tersebut mencantumkan pejabat yang membuat, memeriksa dan mengetahui laporan, sehingga semestinya data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.
P2NAPAS: Audit dan Transparansi Lebih Penting daripada Sekadar Publikasi
LSM P2NAPAS menilai laporan CSR perusahaan perlu ditempatkan sebagai bagian dari transparansi kepada masyarakat, bukan sekadar administrasi internal.
“Kami tidak mempersoalkan perusahaan memberikan bantuan. Justru kami mengapresiasi kepedulian tersebut. Tetapi yang harus dibuka adalah nilai sebenarnya, siapa penerima manfaatnya, bagaimana perhitungannya dan apakah seluruh kegiatan yang dicantumkan memang tepat dikategorikan sebagai CSR,” demikian pandangan yang perlu menjadi perhatian manajemen PT SBS.
P2NAPAS juga mendorong agar PT SBS membuka rincian realisasi CSR secara periodik kepada masyarakat sekitar wilayah operasional.
Apalagi terdapat perbedaan karakter kegiatan yang cukup lebar, mulai dari penyediaan air bersih, bantuan masyarakat, kegiatan keagamaan hingga pemberian manfaat kepada karyawan.
Publik tidak sedang meminta perusahaan berhenti berbuat baik. Publik hanya meminta agar kebaikan itu dicatat secara transparan, terukur dan dapat diverifikasi.
Pada akhirnya, CSR yang kuat bukan hanya terlihat dari besarnya angka dalam laporan, tetapi dari kejelasan angka tersebut dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
PT SBS memiliki ruang besar untuk menjadikan laporan CSR semester berikutnya lebih terbuka dan akuntabel.
Sebab, ketika perusahaan berani membuka angka secara detail, justru kepercayaan publik akan semakin kuat.
PresisiMedia.com — Mengawal Informasi, Menguji Transparansi.
(Redaksi)
