BENGKULU SELATAN, PRESISIMEDIA.COM — Transparansi pengelolaan dan realisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Sinar Bengkulu Selatan (PT SBS) kembali menjadi perhatian.
Sorotan tersebut mencuat setelah manajemen perusahaan dikonfirmasi mengenai realisasi CSR selama periode 2024–2026, mulai dari besaran anggaran, program yang telah dilaksanakan, lokasi kegiatan hingga masyarakat atau kelompok yang menjadi penerima manfaat.
Alih-alih memberikan rincian data secara langsung, Manajer PT SBS, Mare-Mare, mengarahkan media untuk melakukan konfirmasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkulu Selatan.
“Silakan konfirmasi ke Bappeda BS, ketua CSR Bengkulu Selatan ya, Pak Fikri Aljauhari, SSTP, M.Si. Laporannya lengkap, ada di sana semua,” ujar Mare-Mare melalui pesan WhatsApp, Senin (31/8/2026).
Pernyataan tersebut kemudian dipertegas kembali saat manajemen ditanya mengenai alasan data CSR tidak disampaikan langsung oleh perusahaan.
“Perusahaan dalam hal ini sudah menyalurkan dan sesuai regulasi. Untuk ekspos saat ini satu pintu ya, apalagi sekarang Pemkab sudah optimalkan Mal Pelayanan Publik di DPMPTSP. Jadi kurang etis jika kami menyampaikan data sementara laporan sudah ke pemerintah daerah,” jelasnya.
Klaim Sudah Sesuai Regulasi
Manajemen PT SBS menyatakan bahwa kewajiban CSR perusahaan telah dilaksanakan sesuai regulasi.
Namun, pernyataan tersebut menyisakan pertanyaan yang lebih spesifik di tengah masyarakat: berapa nilai CSR yang telah dialokasikan dan direalisasikan PT SBS selama 2024–2026, program apa saja yang dijalankan, serta siapa penerima manfaatnya?
Pertanyaan tersebut penting karena transparansi CSR tidak hanya berkaitan dengan pernyataan bahwa kewajiban perusahaan telah dipenuhi.
Masyarakat juga berkepentingan mengetahui bentuk konkret program sosial perusahaan, lokasi pelaksanaan, nilai bantuan, penerima manfaat serta dampak program tersebut bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Jika laporan CSR PT SBS memang telah disampaikan secara lengkap kepada pemerintah daerah, maka keberadaan laporan tersebut semestinya dapat menjadi dasar bagi Pemkab Bengkulu Selatan untuk memberikan penjelasan kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku.
“Satu Pintu” Justru Memunculkan Pertanyaan
Keputusan manajemen PT SBS mengarahkan konfirmasi kepada Bappeda dengan alasan penyampaian informasi dilakukan melalui satu pintu menjadi perhatian tersendiri.
Kebijakan tersebut memang dapat dipahami sebagai bagian dari koordinasi perusahaan dengan pemerintah daerah. Namun, dari sisi keterbukaan informasi, muncul pertanyaan apakah perusahaan tetap dapat memberikan data umum mengenai program dan realisasi CSR yang telah dilaksanakan.
Sebab, perusahaan sebagai pelaksana program tentu memiliki dokumentasi dan catatan internal mengenai kegiatan CSR yang telah dilakukan.
Karena itu, publik wajar mempertanyakan: apakah data CSR PT SBS memang seluruhnya hanya dapat diperoleh melalui pemerintah daerah, atau perusahaan dapat membuka informasi dasarnya secara langsung?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan adanya penyimpangan. Sebaliknya, keterbukaan data justru diperlukan agar masyarakat dapat melihat sejauh mana komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Dikaitkan dengan Kepentingan Masyarakat
CSR idealnya bukan hanya menjadi angka dalam laporan tahunan perusahaan. Program tersebut seharusnya memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, khususnya warga yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Apalagi keberadaan perusahaan di suatu daerah berkaitan langsung dengan kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat sekitar.
Dalam konteks itu, informasi mengenai CSR menjadi penting untuk memastikan program perusahaan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Termasuk ketika terdapat perhatian atau keluhan masyarakat mengenai kondisi lingkungan di sekitar wilayah operasional, keterbukaan informasi mengenai program TJSL perusahaan menjadi semakin relevan untuk dikaji.
Bappeda Diminta Buka Data
Pernyataan Manajer PT SBS bahwa laporan CSR perusahaan telah disampaikan kepada Bappeda Bengkulu Selatan kini menempatkan pemerintah daerah pada posisi penting untuk memberikan klarifikasi.
Bappeda Bengkulu Selatan diharapkan dapat menjelaskan apakah benar laporan CSR PT SBS periode 2024–2026 telah diterima dan terdokumentasi.
Publik juga layak mengetahui, sepanjang informasi tersebut dapat dibuka sesuai ketentuan, mengenai jumlah atau nilai CSR yang dilaporkan, jenis program, lokasi kegiatan, penerima manfaat serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah.
Keterbukaan tersebut penting agar tidak muncul kesan bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan justru menjadi sulit diakses masyarakat.
Transparansi Menjadi Kunci
Pada akhirnya, persoalan CSR bukan hanya mengenai ada atau tidak adanya penyaluran.
Yang lebih penting adalah akuntabilitas, transparansi, ketepatan sasaran dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Jika PT SBS benar-benar telah melaksanakan CSR sesuai regulasi, membuka informasi dasar mengenai realisasi program justru dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban sekaligus menjawab berbagai pertanyaan publik.
Sebaliknya, jika seluruh laporan memang berada di pemerintah daerah, Bappeda diharapkan dapat menjelaskan secara terbuka posisi laporan tersebut dan memastikan apakah realisasi CSR perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, Bappeda Bengkulu Selatan belum memberikan keterangan terkait pernyataan manajemen PT SBS tersebut.
PresisiMedia.com akan terus melakukan konfirmasi dan penelusuran terhadap data realisasi CSR PT SBS guna memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Redaksi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi PT SBS, Bappeda Bengkulu Selatan maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan klarifikasi, data pendukung dan hak jawab sesuai prinsip pemberitaan yang berimbang.
Iklandiyanto
PresisiMedia.com
