Surat permohonan kunjungan kerja yang diajukan Ahmad Husein Batu Bara melalui LSM P2NAPAS tercatat masuk melalui sistem persuratan resmi Kementerian Sekretariat Negara pada 17 Agustus 2026.
JAKARTA, PRESISIMEDIA.COM — Langkah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman (P2NAPAS) untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat memasuki tahap administrasi awal.
Surat permohonan kunjungan kerja yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tercatat telah diterima melalui sistem persuratan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg).
Berdasarkan bukti tanda terima elektronik yang diterima pengirim, surat tersebut masuk melalui alamat persuratan resmi Kemensetneg pada 17 Agustus 2026 pukul 16.20 WIB.
Dalam bukti penerimaan surat yang diperlihatkan kepada Presisimedia.com, tertulis keterangan bahwa surat diterima melalui email persuratan Kemensetneg. Tujuan surat tercantum kepada Presiden/Menteri Sekretaris Negara/Wakil Menteri Sekretaris Negara.
Pada sistem tanda terima tersebut juga dicantumkan informasi bahwa pengirim dapat melakukan pengecekan lebih lanjut melalui kontak persuratan Kemensetneg.
Penerimaan surat ini menjadi bukti bahwa dokumen permohonan yang diajukan P2NAPAS telah masuk ke jalur administrasi resmi. Kemensetneg memang menyediakan kanal persuratan untuk surat yang ditujukan kepada Presiden, Wakil Presiden, maupun Menteri Sekretaris Negara, termasuk melalui alamat persuratan resmi pemerintah.
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menyampaikan bahwa permohonan kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya organisasi menyampaikan aspirasi masyarakat melalui mekanisme resmi dan konstitusional.
Menurutnya, P2NAPAS ingin membuka ruang komunikasi dan dialog dengan pemerintah pusat terkait berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kami mengajukan permohonan ini secara resmi melalui jalur persuratan yang telah tersedia. Kami menghormati seluruh proses administrasi dan mekanisme yang berlaku di Kementerian Sekretariat Negara,” ujar Ahmad Husein.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian P2NAPAS adalah mengenai pertambangan rakyat, khususnya aspirasi masyarakat di sejumlah daerah di Sumatera Barat.
P2NAPAS berharap persoalan tersebut dapat memperoleh ruang pembahasan yang konstruktif bersama pemerintah pusat. Organisasi itu memandang penting adanya keseimbangan antara kepentingan perlindungan lingkungan, penegakan hukum, keberlanjutan sumber daya alam, serta kondisi ekonomi masyarakat.
“Kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung melalui jalur yang baik dan sesuai prosedur. Harapannya, persoalan yang selama ini berkembang dapat dilihat secara lebih utuh dan ditemukan solusi yang memberikan kepastian bagi masyarakat,” katanya.
Ahmad Husein menegaskan bahwa langkah tersebut bukan untuk mendahului kewenangan pemerintah atau lembaga negara. P2NAPAS, kata dia, justru ingin mengambil peran sebagai bagian dari masyarakat sipil yang menyampaikan informasi, aspirasi, serta kondisi yang ditemui di lapangan.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara masyarakat dan pemerintah pusat penting untuk mencegah munculnya kesenjangan informasi mengenai persoalan-persoalan daerah.
P2NAPAS juga menyatakan siap mematuhi seluruh ketentuan dan prosedur apabila permohonan kunjungan kerja tersebut mendapatkan tindak lanjut dari pihak terkait.
Organisasi tersebut mengaku akan menunggu proses administrasi yang sedang berjalan serta siap memberikan dokumen atau keterangan tambahan apabila diperlukan.
“Bukti penerimaan surat ini kami pahami sebagai konfirmasi bahwa surat telah masuk melalui sistem persuratan. Kami tentu masih menunggu proses selanjutnya sesuai mekanisme dan kewenangan pemerintah,” tegasnya.
P2NAPAS menilai setiap aspirasi masyarakat perlu disampaikan melalui cara-cara yang damai, tertib, dan sesuai dengan aturan. Karena itu, permohonan kunjungan kerja kepada Presiden RI diharapkan dapat menjadi bagian dari proses komunikasi antara masyarakat sipil dan pemerintah.
Di sisi lain, pihak P2NAPAS menegaskan tidak akan mengklaim adanya persetujuan atau jadwal pertemuan sebelum terdapat pemberitahuan resmi dari pihak yang berwenang.
Sikap tersebut dinilai penting untuk menjaga ketepatan informasi kepada publik, mengingat tanda terima surat merupakan bukti masuknya dokumen dalam sistem persuratan dan bukan otomatis merupakan persetujuan atas permohonan yang diajukan.
Kemensetneg sendiri melalui kanal resminya mencantumkan layanan persuratan bagi surat yang berkaitan dengan Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Sekretaris Negara. Informasi tersebut dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian Sekretariat Negara.
Dengan masuknya surat permohonan tersebut, P2NAPAS berharap dapat terus mengawal aspirasi masyarakat secara konstruktif.
Ke depan, P2NAPAS menyatakan akan menyampaikan perkembangan proses permohonan tersebut kepada publik berdasarkan informasi resmi yang diterima dari pihak terkait.
Untuk sementara, organisasi tersebut menunggu tindak lanjut atas surat permohonan kunjungan kerja yang telah diajukan melalui jalur resmi persuratan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Surat permohonan kunjungan kerja yang diajukan Ahmad Husein Batu Bara melalui LSM P2NAPAS tercatat masuk melalui sistem persuratan resmi Kementerian Sekretariat Negara pada 17 Agustus 2026.
(Redaksi)
Tag:
#P2NAPAS #PresidenPrabowo #Kemensetneg #AspirasiMasyarakat #TambangRakyat #SumateraBarat #PresisiMedia
