Bengkulu Selatan, presisimedia.com– Pengadaan Chromebook senilai Rp14,125 miliar di Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi perhatian setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait margin keuntungan penyedia sebesar Rp1.508.414.676,23 yang dinilai tidak wajar.
Menanggapi hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan melalui pemerintah daerah memberikan klarifikasi kepada Presisimedia.com mengenai proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, hingga tindak lanjut atas rekomendasi BPK.
Pemerintah daerah menegaskan pengadaan Chromebook bukan dilakukan tanpa perencanaan. Menurut penjelasan yang disampaikan, kegiatan tersebut berangkat dari kebutuhan sekolah yang sebelumnya diajukan oleh kepala satuan pendidikan.
Selain itu, pengadaan disebut berkaitan dengan hasil rapor mutu pendidikan dan implementasi perencanaan berbasis data.
Pemkab juga menyatakan kebijakan pengadaan tersebut mengacu pada Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan.
Kebutuhan CDM Belum Dianggarkan pada 2024
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kebutuhan CDM yang belum dianggarkan bersamaan dengan pengadaan Chromebook pada 2024.
Pemkab menjelaskan, kebutuhan CDM belum dapat dipastikan sejak awal perencanaan pengadaan tahun 2024 karena keterbatasan anggaran.
Selanjutnya, pada 2025 pemerintah daerah menganggarkan sekitar Rp1,616 miliar setelah melalui proses pengkajian anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Pemerintah daerah menjelaskan bahwa pelaksanaan CDM dilakukan oleh Pusdatin Kementerian Pendidikan sebagai pemegang lisensi, bukan oleh pihak penyedia Chromebook.
Pemkab menilai kondisi tersebut tidak menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan kebutuhan. Menurut pemerintah daerah, persoalannya berkaitan dengan pihak pengadaan Chromebook yang tidak menjalin kerja sama dengan Pusdatin.
Karena itu, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kemudian perlu menjalin kerja sama serta memastikan spesifikasi teknis pengadaan Chromebook sesuai ketentuan yang berlaku.
BPK Soroti Margin Penyedia Rp1,50 Miliar
Sorotan utama dalam pengadaan ini berkaitan dengan temuan BPK mengenai margin keuntungan penyedia sebesar Rp1.508.414.676,23 yang dinilai tidak wajar.
Atas temuan tersebut, Pemkab Bengkulu Selatan menyatakan seluruh rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti dan diselesaikan secara konkret oleh pihak penyedia.
Pemerintah daerah juga menyatakan telah meminta penjelasan kepada penyedia terkait dasar penetapan harga serta kewajaran margin keuntungan tersebut.
Menurut Pemkab, penyedia telah melakukan presentasi mengenai harga di hadapan BPK.
Meski demikian, besarnya nilai margin yang menjadi catatan pemeriksaan tetap menjadi perhatian publik. Sebab, dalam pengadaan yang menggunakan anggaran daerah, aspek kewajaran harga dan efisiensi belanja menjadi bagian penting dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Karena itu, transparansi mengenai bentuk tindak lanjut atas temuan tersebut menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana rekomendasi pemeriksaan diselesaikan.
Pemkab Klaim Chromebook Sesuai Kebutuhan Sekolah
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab memastikan spesifikasi Chromebook sesuai kebutuhan sekolah adalah pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Chromebook tersebut disebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana penunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi.
Saat ini, pemerintah daerah menyebut Chromebook tersebut juga mendukung kegiatan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Dengan dukungan perangkat tersebut, sekolah di Bengkulu Selatan disebut dapat melaksanakan TKA secara mandiri di masing-masing satuan pendidikan dengan sistem penuh secara daring.
145 Satuan Pendidikan Disebut Sudah Menerima dan Menggunakan
Pemkab Bengkulu Selatan menyatakan seluruh Chromebook yang telah dibeli saat ini sudah digunakan oleh sekolah.
Distribusi perangkat disebut menyasar 145 satuan pendidikan, yang terdiri atas sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
Pemerintah daerah juga menyampaikan bahwa evaluasi terhadap proses perencanaan, pengadaan, pemeriksaan, penerimaan, hingga distribusi Chromebook telah dilakukan.
Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah daerah ingin memastikan bahwa perangkat yang telah dibeli tidak berhenti sebagai aset yang tersimpan, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pendidikan.
Namun, efektivitas pemanfaatan tentu tidak cukup hanya diukur dari jumlah sekolah yang menerima perangkat.
Pemanfaatan secara optimal, kesesuaian spesifikasi, kondisi perangkat, dukungan sistem, serta kontribusinya terhadap proses pembelajaran juga menjadi indikator penting untuk melihat apakah belanja tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah dan peserta didik.
Pemkab Nyatakan Rekomendasi BPK Telah Selesai
Terkait status pemeriksaan, pemerintah daerah menyatakan seluruh rekomendasi BPK mengenai pengadaan Chromebook tersebut telah diselesaikan.
Pemkab juga menegaskan bahwa proses pengadaan telah memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Pengadaan Chromebook disebut dilakukan melalui E-Katalog.
Klaim tersebut menjadi bagian penting dari klarifikasi pemerintah daerah atas sorotan yang muncul. Namun, bagi publik, transparansi tetap menjadi kunci untuk memastikan seluruh tahapan pengadaan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Publik Berhak Menilai Manfaat Anggaran
Pengadaan Chromebook senilai Rp14,125 miliar pada akhirnya bukan hanya persoalan apakah perangkat tersebut telah dibeli dan digunakan.
Yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa anggaran pendidikan yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi sekolah dan peserta didik.
Begitu pula dengan munculnya anggaran sekitar Rp1,616 miliar untuk kebutuhan CDM pada 2025. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebutuhan pendukung teknologi pendidikan dapat direncanakan secara lebih komprehensif agar tidak menimbulkan persoalan perencanaan pada masa mendatang.
Di sisi lain, adanya catatan BPK mengenai margin penyedia sebesar Rp1.508.414.676,23 yang dinilai tidak wajar menjadi pengingat pentingnya memastikan kewajaran harga dan keuntungan penyedia dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pemkab Bengkulu Selatan telah menyatakan seluruh rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti. Karena itu, informasi mengenai bentuk tindak lanjut, hasil koreksi, serta mekanisme pencegahan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi menjadi penting untuk diketahui masyarakat.
Dengan adanya klarifikasi pemerintah daerah tersebut, polemik pengadaan Chromebook kini memiliki ruang informasi yang lebih berimbang. Pemerintah telah menyampaikan dasar dan proses pengadaan, sementara catatan BPK mengenai kewajaran margin penyedia tetap menjadi bagian dari fakta pemeriksaan yang patut menjadi bahan evaluasi.
Presisimedia.com akan terus mengedepankan prinsip keberimbangan, konfirmasi, dan kepentingan publik dalam pemberitaan serta memberikan ruang kepada pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi dan informasi tambahan.
(Iklandiyanto)
