PADANG | PresisiMedia.com – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak hanya menyoroti belum optimalnya pembinaan penangkar benih oleh Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (Disbuntanhor), tetapi juga mengindikasikan besarnya potensi kehilangan pendapatan yang dapat dialami petani akibat terbatasnya penggunaan benih unggul bersertifikat.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK mengungkapkan bahwa kebutuhan benih bersertifikat di Sumatera Barat masih jauh melampaui ketersediaannya. Pada Tahun 2024, kebutuhan benih mencapai sekitar 10,83 juta kilogram, sementara produksi benih bersertifikat hanya sekitar 1,42 juta kilogram, sehingga masih terjadi kekurangan sekitar 9,41 juta kilogram. Hingga Semester I Tahun 2025, kekurangan benih bersertifikat masih mencapai sekitar 4,25 juta kilogram.
Akibat keterbatasan tersebut, banyak petani masih mengandalkan benih nonsertifikat, benih turunan hasil panen sebelumnya, maupun benih yang dibeli dari tengkulak atau melalui lokapasar karena lebih murah dan lebih mudah diperoleh dibandingkan benih bersertifikat.
Padahal, hasil wawancara yang dikutip BPK dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, menunjukkan perbedaan hasil panen yang cukup mencolok. Penggunaan benih bersertifikat mampu menghasilkan sekitar 8 ton gabah per hektare, sedangkan benih yang tidak bersertifikat hanya menghasilkan sekitar 4,8 hingga 5 ton per hektare.
Artinya, terdapat selisih produksi sekitar 3 hingga 3,2 ton gabah per hektare. Jika dikonversi menggunakan asumsi harga Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram, maka potensi kehilangan pendapatan petani diperkirakan berkisar antara Rp19,5 juta hingga Rp20,8 juta per hektare dalam satu musim tanam.
Apabila simulasi tersebut diterapkan pada luas tanam padi di Sumatera Barat yang pada Semester I Tahun 2025 mencapai sekitar 202.022 hektare, maka potensi produksi yang tidak tercapai diperkirakan mencapai sekitar 606 ribu ton gabah. Dengan asumsi harga gabah tersebut, potensi nilai ekonomi yang tidak diperoleh petani dapat mencapai sekitar Rp3,94 triliun dalam satu musim tanam.
Perhitungan tersebut merupakan simulasi potensi kehilangan pendapatan, bukan kerugian negara maupun kerugian yang telah diaudit oleh BPK. Besarnya hasil panen di lapangan tetap dipengaruhi berbagai faktor seperti iklim, irigasi, kesuburan tanah, pemupukan, serangan hama, dan teknik budidaya.
Selain persoalan ketersediaan benih, BPK juga menemukan bahwa pembinaan terhadap penangkar benih belum berjalan optimal. Dari 183 penangkar benih yang terdaftar di Sumatera Barat, hanya 123 penangkar yang masih aktif memproduksi benih bersertifikat. Sebanyak 46 penangkar tidak lagi aktif karena keterbatasan modal maupun benih sumber, sedangkan 14 penangkar dicabut izinnya karena tidak melakukan produksi selama dua tahun berturut-turut.
Di sisi lain, dari enam Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Induk (UPTD BBI) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hanya dua UPTD yang memproduksi benih pokok sebagai sumber bagi penangkar. Kapasitas produksi tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan benih bersertifikat di seluruh wilayah Sumatera Barat.
Atas kondisi tersebut, BPK menyimpulkan bahwa Kepala Disbuntanhor belum sepenuhnya mengawasi pembinaan dan fasilitasi penangkar benih serta penggunaan benih bersertifikat oleh petani. BPK juga menilai UPTD BBI belum mampu meningkatkan kapasitas produksi sesuai kebutuhan, sementara pembinaan kepada penangkar oleh Bidang Tanaman Pangan masih perlu diperkuat.
Meski demikian, dalam tanggapannya kepada BPK, Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Disbuntanhor menyatakan sependapat dengan temuan tersebut dan menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.
BPK merekomendasikan agar Disbuntanhor memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan kebutuhan benih bersertifikat, memperluas akses terhadap benih sumber, meningkatkan pembinaan penangkar, memberikan insentif kepada petani yang menggunakan benih bersertifikat, memperbanyak kegiatan demonstration plot (demplot), serta meningkatkan kapasitas produksi benih melalui UPTD BBI dan penangkar.
Besarnya potensi kehilangan pendapatan yang tergambar dalam simulasi tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan benih bukan sekadar urusan teknis pertanian. Di balik keterbatasan benih bersertifikat, terdapat tantangan besar terhadap produktivitas, pendapatan petani, dan ketahanan pangan daerah. Karena itu, tindak lanjut atas rekomendasi BPK akan menjadi salah satu indikator penting dalam upaya memperkuat sektor pertanian Sumatera Barat ke depan.
(Redaksi)
