Padang | PresisiMedia.com – Tata kelola pupuk bersubsidi di Provinsi Sumatera Barat kembali menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap berbagai kelemahan dalam pembinaan, monitoring, evaluasi, hingga proses verifikasi data penerima pupuk bersubsidi.
Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang menyebut Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (Disbuntanhor) Provinsi Sumatera Barat belum melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan pengelolaan pupuk bersubsidi secara memadai.
Pupuk bersubsidi merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah untuk mendukung produktivitas pertanian dan menjaga ketahanan pangan. Karena itu, tata kelola yang akurat menjadi syarat mutlak agar subsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak.
Namun, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam proses perencanaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
Di Kabupaten Agam, misalnya, BPK menemukan adanya kelompok tani yang menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tanpa mempertimbangkan kondisi riil, seperti luas tanam, musim tanam, dan waktu penggunaan pupuk. Bahkan, terdapat anggota kelompok tani yang selama dua tahun tidak melakukan musim tanam akibat kekeringan, tetapi kebutuhan pupuk tetap diusulkan sebagaimana kondisi normal.
BPK juga menemukan bahwa Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) belum melakukan verifikasi secara memadai terhadap data RDKK yang disusun kelompok tani. Padahal, sesuai ketentuan, PPL memiliki peran penting untuk memastikan data yang diusulkan benar-benar sesuai kondisi di lapangan.
Tidak hanya itu, validitas data kelompok tani juga menjadi perhatian serius. Di Kabupaten Dharmasraya, BPK menemukan data petani yang telah meninggal dunia masih tercatat dalam aplikasi Simluhtan.
Sementara di Kabupaten Agam, ditemukan puluhan petani yang tidak tercantum dalam Surat Keputusan (SK) kelompok tani, namun tetap masuk dalam proses penyusunan e-RDKK dan melakukan penebusan pupuk bersubsidi.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses pemutakhiran data kelompok tani belum berjalan optimal. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka risiko penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran akan semakin besar.
BPK menilai kondisi tersebut tidak sejalan dengan berbagai ketentuan, termasuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi, serta Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun 2025.
Dalam laporannya, BPK menyimpulkan bahwa kondisi tersebut mengakibatkan pupuk tidak ditebus dan penyalurannya berpotensi tidak tepat sasaran.
BPK juga mengidentifikasi beberapa faktor penyebab, yakni Kepala Disbuntanhor belum menetapkan alokasi kebutuhan pupuk berdasarkan kebutuhan riil petani, UPTD terkait belum sepenuhnya melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk di kabupaten/kota, serta PPL belum melaksanakan verifikasi atas usulan RDKK dan data kelompok tani secara memadai.
Meski demikian, Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Disbuntanhor menyatakan sependapat dengan temuan yang disampaikan BPK.
Sebagai tindak lanjut, BPK merekomendasikan agar Gubernur memerintahkan Kepala Disbuntanhor berkoordinasi dengan dinas pertanian kabupaten/kota untuk memperkuat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, mengarahkan kelompok tani menyusun kebutuhan berdasarkan kondisi riil di lapangan, memastikan PPL melakukan verifikasi data secara menyeluruh, serta mempercepat pemutakhiran data kelompok tani pada aplikasi Simluhtan.
Temuan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan program pupuk bersubsidi tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, akurasi data penerima, dan efektivitas pengawasan di setiap tahapan. Tanpa pembenahan yang serius, tujuan utama subsidi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan produktivitas pertanian berisiko tidak tercapai secara optimal.
PresisiMedia.com masih membuka ruang hak jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut atas temuan BPK tersebut sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang sesuai Kode Etik Jurnalistik.
(Redaksi)
