(foto ilustrasi)) Temuan BPK mengungkap keterangan dari salah satu kelompok tani di Kabupaten Agam yang menyebut mesin potong rumput bantuan pemerintah diduga ditarik kembali oleh pihak yang mengusulkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir). Temuan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam evaluasi tata kelola penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) di Sumatera Barat.
Padang | PresisiMedia.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah persoalan dalam pengelolaan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) di Provinsi Sumatera Barat. Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah adanya keterangan dari kelompok tani yang menyebut bantuan alsintan diduga ditarik kembali setelah sebelumnya diserahkan kepada penerima.
Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas pengelolaan bantuan alsintan pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (Disbuntanhor) Provinsi Sumatera Barat.
Dalam pemeriksaannya, BPK melakukan uji petik ke Poktan Berkah Saiyo di Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada 6 November 2025, BPK mencatat kelompok tani tersebut telah menerima bantuan berupa satu unit pompa air, dua unit handsprayer, satu unit mesin potong rumput, dan satu unit hydrotiller.
Namun, saat pemeriksaan dilakukan, mesin potong rumput tersebut tidak lagi berada di kelompok tani. Berdasarkan keterangan Ketua Poktan yang dicatat dalam LHP BPK, mesin potong rumput itu belum sempat dimanfaatkan karena telah ditarik kembali oleh anggota DPRD yang mengusulkan bantuan tersebut melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir).
Temuan tersebut menjadi salah satu catatan penting BPK dalam menilai bahwa data sebaran alsintan di lapangan belum sepenuhnya valid dan pengawasan terhadap bantuan yang telah disalurkan masih memerlukan pembenahan.
Selain temuan tersebut, BPK juga mengungkap berbagai persoalan lain, di antaranya bantuan alsintan yang tidak sesuai kebutuhan kelompok tani, adanya bantuan yang belum dimanfaatkan karena kelompok telah memiliki alat dengan jenis yang sama, ketidaksesuaian data bantuan, hingga lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan alsintan.
BPK juga mencatat bahwa sepanjang periode 2023 hingga Semester I 2025, luas panen, produktivitas, dan produksi padi di Sumatera Barat menunjukkan tren penurunan. Kondisi tersebut dinilai belum mencerminkan efektivitas program bantuan alsintan yang selama ini dijalankan.
Dalam rekomendasinya, BPK meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura memperbaiki perencanaan kebutuhan alsintan berdasarkan kebutuhan riil petani, memperbarui data sebaran alsintan, memperketat verifikasi calon penerima bantuan, serta memperkuat monitoring dan evaluasi agar bantuan benar-benar memberikan manfaat bagi petani.
Sementara itu, berdasarkan LHP BPK, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura menyatakan sependapat dengan temuan dan rekomendasi yang disampaikan BPK.
Hingga berita ini diterbitkan, Redaksi PresisiMedia.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pihak DPRD yang disebut dalam keterangan kelompok tani sebagaimana tercatat dalam LHP BPK. Apabila telah diperoleh, tanggapan tersebut akan dimuat sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik serta hak jawab yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Redaksi)
