Bukittinggi, Presisimedia.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali menyoroti pengelolaan retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di bawah Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperperin) Kota Bukittinggi. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, BPK menemukan pengelolaan retribusi belum sesuai ketentuan sehingga piutang retribusi menumpuk hingga Rp17.549.559.000.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena berpotensi menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mencerminkan masih lemahnya tata kelola pendataan, penetapan, penagihan, dan pengawasan terhadap wajib retribusi di Gedung Pertokoan Pasar Atas.
Dalam laporan tersebut, Pendapatan Retribusi Daerah pada Laporan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2025 tercatat sebesar Rp74,74 miliar, meningkat sekitar 19,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan pada Gedung Pasar Atas dibukukan sebesar Rp16,57 miliar.
Namun, realisasi pembayaran yang diterima pemerintah daerah hanya mencapai Rp346,68 juta, sedangkan sisanya dicatat sebagai piutang retribusi.
BPK mengungkapkan bahwa dari total Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebesar Rp17,89 miliar, pembayaran yang diterima hanya sekitar 1,94 persen, sementara piutang yang belum tertagih mencapai Rp17,55 miliar.
Temuan Berulang Belum Tuntas
BPK menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan temuan baru. Dalam LHP Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan 2024, auditor juga telah mengungkap kelemahan dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan retribusi pasar grosir maupun pertokoan.
Saat itu, BPK merekomendasikan Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap pedagang pemegang hak pakai kios, los, toko, maupun grosir serta melakukan penagihan rutin setiap bulan atas tunggakan retribusi.
Namun, berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2025, rekomendasi tersebut diketahui belum selesai ditindaklanjuti.
Pendataan Dinilai Belum Akurat
Pemeriksaan BPK menemukan bahwa dari 835 unit toko di Gedung Pasar Atas, sebanyak 803 toko telah memiliki nama pemegang izin. Akan tetapi, pada Tahun 2025 Disperperin hanya menerbitkan SKRD kepada 640 wajib retribusi.
Melalui konfirmasi lapangan dan analisis data, auditor menemukan sedikitnya 267 toko yang tidak diyakini lagi ditempati pedagang namun masih menjadi objek penetapan retribusi.
Selain itu terdapat 34 toko yang sudah tidak aktif berdagang, sedangkan 35 toko yang masih aktif justru belum diterbitkan SKRD. Menariknya, tiga di antaranya tetap melakukan pembayaran retribusi meskipun belum memiliki SKRD.
Kepada tim pemeriksa, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar menjelaskan bahwa pendataan menyeluruh belum pernah dilakukan secara sistematis karena keterbatasan sumber daya manusia yang menangani pengelolaan pasar.
Penagihan dan Sanksi Belum Optimal
Selain pendataan, BPK juga menyoroti lemahnya pelaksanaan penagihan dan penerapan sanksi administratif terhadap penunggak retribusi.
Tercatat sebanyak 638 wajib retribusi masih memiliki tunggakan yang telah melewati 12 bulan.
Disperperin diketahui telah memberikan surat peringatan kepada 590 wajib retribusi hingga tiga kali serta melakukan penyegelan terhadap 110 toko pada Januari 2026.
Namun demikian, auditor menilai proses tersebut belum dilanjutkan dengan penerapan sanksi administratif lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan, seperti penutupan sementara maupun pembatalan izin menempati toko terhadap wajib retribusi yang tetap tidak memenuhi kewajibannya.
Menurut BPK, kondisi tersebut menyebabkan piutang retribusi senilai Rp17,55 miliar berpotensi tidak segera diterima oleh Pemerintah Kota Bukittinggi apabila langkah penagihan dan penegakan aturan tidak dilakukan secara lebih efektif.
Dinilai Belum Sesuai Ketentuan
Dalam laporannya, BPK menyatakan kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mewajibkan setiap pejabat pengelola keuangan daerah mengupayakan penyelesaian piutang daerah secara tepat waktu.
BPK menilai permasalahan tersebut disebabkan antara lain karena Kepala Disperperin belum optimal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan retribusi pasar. Selain itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dinilai kurang cermat dalam melaksanakan ketentuan mengenai pendataan dan penagihan retribusi.
Disperperin Sependapat, BPK Beri Rekomendasi
Atas hasil pemeriksaan tersebut, Wali Kota Bukittinggi melalui Kepala Disperperin menyatakan sependapat dengan temuan BPK.
Sebagai tindak lanjut, BPK merekomendasikan agar Wali Kota Bukittinggi memerintahkan Kepala Disperperin meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pemungutan retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
Selain itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar diminta segera melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap wajib retribusi, memperbaiki proses penagihan, serta memastikan seluruh tunggakan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Besarnya piutang retribusi yang belum tertagih menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemerintah Kota Bukittinggi. Apabila rekomendasi BPK dapat segera ditindaklanjuti, potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan semakin besar sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
(Redaksi)
