PADANG, Presisimedia.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang menggelar sidang perdana sengketa informasi publik antara PT Bank Nagari selaku Pemohon Keberatan dengan Darlinsah sebagai Termohon Keberatan pada Senin (3/8/2026). Persidangan tersebut menjadi tahapan awal pemeriksaan atas keberatan yang diajukan PT Bank Nagari terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.
Perkara tersebut tercatat dalam register PTUN Padang dengan Nomor 29/G/KI/2026/PTUN.PDG, sebagai tindak lanjut atas keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor 04/I/KISB-PS-M-A/2026.
Dalam sidang perdana, PT Bank Nagari diwakili oleh kuasa hukumnya, Oky Nasrul. Sementara itu, Darlinsah hadir sebagai Termohon Keberatan didampingi kuasa hukumnya, Deni Syaputra, S.H., M.H.
Sidang berlangsung terbuka untuk umum dengan agenda pemeriksaan awal. Majelis Hakim meminta penjelasan dari kedua belah pihak mengenai pokok sengketa, sekaligus memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk mempersiapkan dan melengkapi alat bukti yang akan diajukan dalam tahapan pembuktian.
Setelah mendengarkan keterangan para pihak, Majelis Hakim menetapkan sidang lanjutan akan digelar pada Senin, 10 Agustus 2026. Agenda persidangan berikutnya adalah penyerahan tambahan alat bukti dari Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan yang selanjutnya akan diperiksa sebagai bagian dari proses pembuktian.
Sengketa informasi publik ini berawal dari permohonan informasi yang diajukan Darlinsah kepada PT Bank Nagari. Informasi yang dimohon mencakup salinan laporan tahunan perusahaan, data pegawai, daftar belanja atau pengeluaran perusahaan, serta data penerima Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk periode 2021 hingga 2024.
Permohonan tersebut kemudian diperiksa oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Dalam Putusan Nomor 04/I/KISB-PS-M-A/2026, Majelis Komisioner mengabulkan sebagian permohonan informasi.
Komisi Informasi memerintahkan PT Bank Nagari untuk memberikan salinan laporan tahunan yang telah diaudit sesuai amar putusan. Selain itu, Bank Nagari juga diperintahkan memberikan salinan informasi mengenai penerima Program TJSL/CSR periode 2021–2024 yang memuat nama penerima, alamat, tanggal penerimaan bantuan, nilai bantuan, alasan penetapan sebagai penerima, serta dokumentasi penyerahan bantuan.
Namun demikian, penyampaian informasi tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi dengan mengaburkan informasi yang dikecualikan sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Tidak sependapat dengan putusan Komisi Informasi tersebut, PT Bank Nagari kemudian mengajukan keberatan ke PTUN Padang. Melalui proses persidangan ini, majelis hakim akan menilai seluruh argumentasi hukum dan alat bukti dari kedua belah pihak sebelum menjatuhkan putusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut implementasi prinsip keterbukaan informasi publik, khususnya terhadap informasi yang berkaitan dengan badan usaha yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan publik. Di sisi lain, perkara ini juga menguji keseimbangan antara hak masyarakat untuk memperoleh informasi dengan kewajiban melindungi data pribadi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Sidang lanjutan pada 10 Agustus 2026 diperkirakan menjadi tahapan penting dalam proses pembuktian. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen dan alat bukti dari kedua belah pihak akan menjadi salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa informasi publik tersebut.
(Habiburrahman Al Kayyis)
