Insiden pada jembatan yang baru diresmikan memunculkan pertanyaan publik mengenai aspek perencanaan, pengawasan, dan mutu konstruksi. P2NAPAS meminta BPK dan aparat penegak hukum melakukan audit investigatif secara menyeluruh.
SELUMA, Presisimedia.com – Insiden kerusakan pada Jembatan Matan di Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Bengkulu, yang sempat mengalami ambrol tidak lama setelah diresmikan, menuai sorotan publik. Meski saat ini jembatan telah diperbaiki dan kembali dapat dimanfaatkan, peristiwa tersebut masih menyisakan berbagai pertanyaan mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan proyek yang disebut bernilai sekitar Rp16 miliar.
Peristiwa itu memicu kekhawatiran masyarakat karena jembatan merupakan salah satu infrastruktur vital yang menghubungkan aktivitas ekonomi dan mobilitas warga. Saat kerusakan terjadi, akses transportasi sempat terganggu sehingga berdampak terhadap aktivitas masyarakat di kawasan tersebut.
Ketua DPW LSM P2NAPAS Provinsi Bengkulu, Iklandiyanto, A.Md, menyampaikan bahwa insiden tersebut perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang pada proyek-proyek infrastruktur lainnya.
> “Masyarakat tentu bertanya mengapa jembatan yang baru diresmikan bisa mengalami kerusakan. Jika penyebabnya disebut karena gerusan air, maka penting untuk diketahui apakah seluruh aspek hidrologi, kondisi sungai, dan kekuatan pondasi telah dikaji secara komprehensif sejak tahap perencanaan,” ujarnya.
Menurut P2NAPAS, selain memastikan penyebab teknis kerusakan, pemerintah juga perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai mekanisme perbaikan yang telah dilakukan, termasuk sumber pembiayaan yang digunakan.
LSM tersebut mengajukan sejumlah pertanyaan yang dinilai perlu dijawab secara transparan, antara lain:
Apakah biaya perbaikan berasal dari masa pemeliharaan kontrak, jaminan pelaksanaan, atau menggunakan anggaran pemerintah?
Apakah desain konstruksi telah memperhitungkan debit banjir dan karakteristik sungai pada kondisi ekstrem?
Bagaimana proses pengawasan selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung?
Apakah terdapat evaluasi terhadap mutu pekerjaan setelah insiden tersebut?
P2NAPAS juga mendorong dilakukannya audit teknis independen guna mengetahui penyebab pasti kerusakan, sekaligus memastikan kualitas pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi kontrak dan ketentuan teknis yang berlaku.
Iklandiyanto menegaskan bahwa audit tersebut penting bukan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran, melainkan untuk memperoleh kepastian fakta dan menjaga akuntabilitas penggunaan uang negara.
> “Kami meminta Badan Pemeriksa Keuangan maupun aparat penegak hukum menelaah proyek ini secara profesional apabila ditemukan indikasi yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya agar masyarakat memperoleh kepastian dan kepercayaan terhadap pembangunan infrastruktur,” katanya.
Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya kelalaian administratif, kesalahan teknis, maupun penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila penyebab kerusakan murni dipengaruhi faktor alam yang telah dibuktikan melalui kajian teknis, hasil tersebut juga perlu disampaikan secara terbuka kepada publik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR maupun kontraktor pelaksana belum memberikan penjelasan resmi secara rinci mengenai penyebab kerusakan yang sempat terjadi maupun hasil evaluasi teknis atas proyek tersebut.
Presisimedia.com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait, termasuk Dinas PUPR, konsultan perencana, konsultan pengawas, kontraktor pelaksana, maupun instansi berwenang, guna memenuhi prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
(Tim Presisimedia)
