Tambahan kuota pupuk dinilai belum cukup menjawab keresahan petani. Di tengah harapan atas pasokan yang meningkat, transparansi distribusi, kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET), dan efektivitas pengawasan menjadi sorotan setelah DPD LSM P2NAPAS Provinsi Bengkulu melaporkan dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas HET ke Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan.
BENGKULU SELATAN|PresisiMedia.com – Tambahan kuota pupuk bersubsidi yang diumumkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan semestinya menjadi angin segar bagi para petani. Namun, di balik kabar tersebut, persoalan tata kelola pupuk bersubsidi justru semakin menjadi perhatian setelah DPD LSM P2NAPAS Provinsi Bengkulu secara resmi menyampaikan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan terkait dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Baca juga :
*DPD LSM P2NAPAS Bengkulu Desak Kejari Usut Dugaan Pupuk Subsidi Dijual di Atas HET, Petani Minta Kepastian* https://presisimedia.com/dpd-lsm-p2napas-bengkulu-desak-kejari-usut-dugaan-pupuk-subsidi-dijual-di-atas-het-petani-minta-kepastian/
Pengaduan itu menjadi pengingat bahwa keberhasilan menambah kuota harus diiringi dengan distribusi yang transparan, pengawasan yang efektif, dan kepatuhan terhadap aturan.
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sebelumnya mengumumkan keberhasilan memperoleh tambahan sekitar 900 ton pupuk urea dan 1.500 ton pupuk NPK melalui realokasi pemerintah pusat dan PT Pupuk Indonesia.
Baca juga :
*Resmi Dilantik sebagai Jampidsus, Kuntadi Tegaskan Komitmen Jaga Integritas, Objektivitas, dan Transparansi* https://presisimedia.com/resmi-dilantik-sebagai-jampidsus-kuntadi-tegaskan-komitmen-jaga-integritas-objektivitas-dan-transparansi/
Bupati Bengkulu Selatan, H. Rifai Tajuddin, menyatakan penambahan tersebut diharapkan mampu menjawab kelangkaan pupuk yang selama ini dikeluhkan petani dan meminta Dinas Pertanian meningkatkan pengawasan terhadap penyalurannya.
Pernyataan tersebut tentu patut diapresiasi. Namun, bagi banyak petani, persoalan pupuk bersubsidi tidak berhenti pada bertambahnya kuota. Yang lebih penting adalah memastikan pupuk benar-benar tersedia saat dibutuhkan, mudah diperoleh oleh petani yang berhak, dan dijual sesuai HET sebagaimana ditetapkan pemerintah.
Sorotan publik semakin menguat setelah beredarnya Surat Teguran Tertulis I Nomor 02109/SP/CV.SF/V/2026 yang diterbitkan oleh CV. SF kepada salah satu Penerima Pada Titik Serah (PPTS).
Dalam surat tersebut disebutkan adanya temuan terkait penjualan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan HET. Keberadaan surat itu memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan dalam rantai distribusi pupuk bersubsidi.
Atas dasar informasi yang berkembang, keluhan petani, serta dokumen tersebut, DPD LSM P2NAPAS Provinsi Bengkulu kemudian mengajukan pengaduan resmi kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan. Melalui surat bernomor 335/LSM-P2NAPAS/VII/2026, organisasi tersebut meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas HET serta menelusuri tata kelola distribusi pupuk bersubsidi secara menyeluruh sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Bagi DPD LSM P2NAPAS, tambahan kuota pupuk merupakan langkah positif, tetapi tidak boleh mengalihkan perhatian dari persoalan yang telah dikeluhkan petani selama ini. Jika dugaan penjualan di atas HET memang terjadi, maka yang dibutuhkan bukan hanya penambahan stok, melainkan evaluasi terhadap sistem pengawasan, distribusi, dan kepatuhan seluruh pihak terhadap ketentuan yang berlaku.
Publik juga menunggu transparansi mengenai mekanisme distribusi tambahan kuota tersebut. Mulai dari proses realokasi, penyaluran oleh distributor, distribusi ke kios resmi, hingga penjualan kepada petani, seluruh tahapan diharapkan dapat diawasi secara terbuka agar manfaat subsidi benar-benar sampai kepada penerima yang berhak.
Keberhasilan program pupuk bersubsidi pada akhirnya tidak hanya diukur dari bertambahnya tonase yang dialokasikan. Tolok ukur sesungguhnya adalah ketika petani dapat memperoleh pupuk tepat waktu, dalam jumlah yang dibutuhkan, dengan harga sesuai HET, tanpa menghadapi hambatan yang tidak semestinya.
Pengaduan yang telah disampaikan ke Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pupuk bersubsidi di Bengkulu Selatan. Proses tersebut juga diharapkan mampu memberikan kepastian bagi masyarakat melalui pemeriksaan yang profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti sesuai ketentuan hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah menyampaikan informasi mengenai penambahan kuota pupuk bersubsidi. Sementara itu, pengaduan yang diajukan DPD LSM P2NAPAS Provinsi Bengkulu kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan masih berada dalam proses sesuai kewenangan aparat penegak hukum.
PresisiMedia.com membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, PT Pupuk Indonesia (Persero), CV. Sriwijaya Fertilizer, Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), maupun pihak-pihak terkait lainnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Tim Redaksi)
