(Ket. Foto Dok. LSM P2NAPAS)
LHP BPK mencatat nilai permasalahan mencapai Rp2,56 miliar yang meliputi kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian pembayaran dengan spesifikasi teknis, serta perbedaan perhitungan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP).
PADANG, Presisimedia.com – Proyek Pembangunan Akses Jalan Pelabuhan Teluk Tapang di bawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat menjadi paket pekerjaan dengan nilai temuan terbesar dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sampai Triwulan III Tahun 2025 yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Baca juga :
*Kepala BPJN Sumbar Belum Beri Klarifikasi, Pengawasan 10 Proyek Jalan Nasional Jadi Sorotan* https://presisimedia.com/kepala-bpjn-sumbar-belum-beri-klarifikasi-pengawasan-10-proyek-jalan-nasional-jadi-sorotan/
Dalam laporan tersebut, BPK mencatat nilai permasalahan mencapai Rp2.556.086.728,54, yang meliputi kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian pembayaran dengan spesifikasi teknis, serta ketidaksesuaian perhitungan sumber daya dan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP).
Temuan ini menjadikan proyek tersebut sebagai paket dengan nilai permasalahan terbesar di lingkungan BPJN Sumatera Barat dalam pemeriksaan BPK.
Berdasarkan LHP BPK, nilai permasalahan tersebut terdiri atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.086.837.386,30, ketidaksesuaian pembayaran dengan spesifikasi teknis sebesar Rp64.563.674,40, serta ketidaksesuaian perhitungan sumber daya dan harga satuan pekerjaan Matras Perkuatan Tipe III dalam AHSP sebesar Rp1.404.685.667,84.
Baca juga :
*10 Proyek Jalan Nasional Sumbar Bermasalah? BPK Ungkap Ketidaksesuaian Spesifikasi dan Temuan Lain Rp5,45 Miliar* https://presisimedia.com/10-proyek-jalan-nasional-sumbar-bermasalah-bpk-ungkap-ketidaksesuaian-spesifikasi-dan-temuan-lain-rp5,45-miliar/
Pada temuan pertama, BPK mengungkap adanya kekurangan volume pekerjaan pada item Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC), dan Laston Lapis Fondasi (AC-Base) akibat ketebalan pekerjaan yang tidak sesuai. Nilai permasalahan pada item tersebut mencapai Rp1.086.837.386,30.
Selanjutnya, pemeriksaan BPK menemukan ketidaksesuaian pembayaran dengan spesifikasi teknis pada pekerjaan Galian Biasa yang dilaksanakan di luar profil dan penampang yang dipersyaratkan. Dalam laporan disebutkan volume pekerjaan mencapai 2.368,44 meter kubik dengan harga satuan Rp27.260,00 per meter kubik, sehingga menurut hasil pemeriksaan terdapat potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp64.563.674,40.
Baca juga :
*Komnas HAM Beri Respons Resmi atas Surat LSM P2NAPAS, Permintaan Data Dialihkan ke PPID* https://presisimedia.com/komnas-ham-ri-respons-surat-lsm-p2napas-permintaan-data-diminta-diajukan-melalui-ppid/
Temuan terbesar berikutnya berasal dari ketidaksesuaian perhitungan sumber daya dan harga satuan pekerjaan Matras Perkuatan Tipe III (bahan angkur pin besi ulir D16) dalam Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dibandingkan dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan. BPK mencatat nilai permasalahan pada item tersebut mencapai Rp1.404.685.667,84.
Dalam LHP, BPK juga menguraikan bahwa permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya belum optimalnya pengendalian dan pengawasan oleh Kepala Satuan Kerja (KPA), kurang cermatnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengawas lapangan dalam memverifikasi volume serta kualitas pekerjaan, serta penyedia yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban sesuai kontrak.
Baca juga :
*Sekretariat DPRD Pasaman Didesak Transparan Terkait Dugaan Ketidaksesuaian Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2025* https://presisimedia.com/sekretariat-dprd-pasaman-didesak-transparan-terkait-dugaan-ketidaksesuaian-perjalanan-dinas-tahun-anggaran-2025/
Atas hasil pemeriksaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum agar menginstruksikan Direktur Jenderal Bina Marga untuk memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian proyek, meningkatkan ketelitian dalam verifikasi volume pekerjaan dan pembayaran, serta menindaklanjuti penyelesaian potensi kelebihan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melalui penyetoran ke kas negara apabila diperlukan.
Dalam laporan yang sama disebutkan bahwa pihak satuan kerja pada prinsipnya menerima hasil pemeriksaan BPK dan menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sesuai mekanisme yang berlaku.
Presisimedia.com telah mengirimkan permohonan konfirmasi kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi, S.T., M.Sc., M.Eng., melalui pesan WhatsApp untuk memperoleh penjelasan terkait temuan tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan atau klarifikasi resmi yang disampaikan.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Presisimedia.com membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada BPJN Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, maupun pihak-pihak terkait lainnya guna memenuhi asas keberimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Tim Redaksi)
