Hasil audit menyoroti persoalan dasar hukum, mekanisme persetujuan, pengendalian internal, serta pembayaran tantiem, bonus, dan insentif yang mencapai sekitar Rp45,25 miliar.
PEKANBARU, PresisiMedia.com – Persoalan pembayaran tantiem, bonus, dan insentif senilai sekitar Rp45,25 miliar di PT Bumi Siak Pusako (PT BSP) menuai sorotan publik setelah hasil audit BPK mengungkap sejumlah catatan terkait dasar hukum, mekanisme persetujuan, pengendalian internal, serta tata kelola perusahaan. Temuan tersebut memunculkan perhatian terhadap kesesuaian kebijakan remunerasi perusahaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Berdasarkan hasil audit BPK, PT BSP merealisasikan pembayaran tantiem dan insentif kepada komisaris serta direksi sebesar Rp9.391.768.357, sedangkan bonus dan insentif kepada pegawai mencapai Rp35.867.464.222. Dengan demikian, total pembayaran remunerasi dalam bentuk tantiem, bonus, dan insentif sepanjang tahun 2024 mencapai sekitar Rp45,25 miliar.
Baca juga:
Tata Kelola PT Bumi Siak Pusako Kembali Disorot, LSM P2NAPAS Layangkan Surat Konfirmasi ke Direksi https://presisimedia.com/tata-kelola-pt-bumi-siak-pusako-kembali-disorot-lsm-p2napas-layangkan-surat-konfirmasi-ke-direksi/
Audit menyebut pembayaran tersebut mengacu pada sejumlah akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), keputusan direksi, serta persetujuan anggaran. Namun demikian, auditor menemukan masih terdapat sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kepastian dasar hukum pemberian insentif, mekanisme persetujuan, hingga pengendalian internal dalam proses pencairannya.
Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah pemberian insentif kinerja kepada komisaris dan direksi. Dalam Peraturan Perusahaan PT Bumi Siak Pusako Periode 2024–2026, ketentuan mengenai insentif tahunan ditujukan kepada pekerja, sementara definisi pekerja dalam peraturan tersebut tidak mencakup komisaris maupun direksi. Atas kondisi itu, auditor mempertanyakan dasar pemberian insentif kepada kedua organ perusahaan tersebut.
Baca juga :
Pemilihan Pembeli Minyak PT BSP Disorot, Transparansi dan Persaingan Sehat Dipertanyakan https://presisimedia.com/pemilihan-pembeli-minyak-pt-bsp-disorot-transparansi-dan-persaingan-sehat-dipertanyakan/
Selain itu, audit juga mencatat belum ditemukan keputusan RUPS yang secara tegas menetapkan pemberian insentif kinerja kepada komisaris dan direksi. Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur bahwa penghasilan, tantiem, maupun insentif kinerja bagi organ perusahaan harus memiliki dasar yang jelas sesuai ketentuan yang berlaku.
Hasil klarifikasi kepada SKK Migas juga menjadi bagian dari pemeriksaan. Berdasarkan penjelasan yang dikutip dalam audit, persetujuan insentif kinerja diberikan kepada pekerja yang tercantum dalam Rencana Penetapan Tenaga Kerja (RPTK) dan berkontribusi terhadap pencapaian kinerja perusahaan. Dalam hasil audit disebutkan bahwa komisaris dan direksi tidak tercantum dalam daftar penerima yang memperoleh persetujuan tersebut.
Persoalan lain yang menjadi perhatian auditor adalah pemberian insentif kepada pegawai sebesar Rp17.444.397.870. Auditor menilai mekanisme pemberian insentif tersebut belum sepenuhnya memedomani ketentuan PP Nomor 54 Tahun 2017 karena lebih mengacu pada ketentuan internal perusahaan dan persetujuan SKK Migas.
Di sisi pengendalian internal, audit menemukan bahwa Departemen Finance, Information, Communication and Technology belum melakukan verifikasi secara memadai terhadap dokumen pembayaran insentif. Dokumen pencairan disebut hanya memuat ringkasan nilai pembayaran tanpa rincian penerima sehingga proses verifikasi administrasi dinilai belum berjalan optimal.
Audit juga mencatat adanya pembayaran Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) atas insentif komisaris dan direksi yang ditanggung perusahaan sehingga penerima memperoleh pembayaran secara bruto. Temuan tersebut menjadi salah satu bagian dari rekomendasi auditor untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kesimpulannya, auditor menyatakan kondisi tersebut terjadi karena Direksi PT Bumi Siak Pusako dinilai belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang berlaku terkait pembayaran insentif bagi komisaris, direksi, dan pegawai serta belum sepenuhnya menjadikan pedoman remunerasi perusahaan sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan pembayaran insentif.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut tata kelola perusahaan daerah yang mengelola aset dan kepentingan publik. Pengamat tata kelola menilai setiap kebijakan remunerasi di lingkungan BUMD idealnya memiliki dasar hukum yang jelas, mekanisme persetujuan yang transparan, serta sistem pengendalian internal yang efektif guna mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Hingga berita ini diterbitkan, PresisiMedia.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Direksi PT Bumi Siak Pusako, Dewan Komisaris, Pemerintah Provinsi Riau selaku pemegang saham, serta pihak terkait lainnya.
Setiap penjelasan atau hak jawab yang disampaikan akan dimuat secara proporsional sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Tim Redaksi)
