ket Foto ilustrasi : (Kendaraan Dinas)
BPK menemukan 321 unit kendaraan dinas senilai Rp13,83 miliar belum ditatausahakan sesuai ketentuan. Data identitas kendaraan tidak lengkap dan sebagian masih dicatat secara gabungan, sehingga dinilai berisiko terhadap pengawasan aset daerah.
PASAMAN, PRESISIMEDIA.COM – Tata kelola aset Pemerintah Kabupaten Pasaman kembali menjadi perhatian setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap kelemahan dalam penatausahaan kendaraan dinas. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK menemukan 321 unit kendaraan dinas dengan nilai Rp13.832.931.710,00 belum didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan aset kendaraan dinas belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas dan tertib administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
BPK merinci, sebanyak 236 unit kendaraan dengan nilai Rp12.512.815.164,00 belum memiliki informasi lengkap mengenai nomor polisi, nomor rangka, dan nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam Daftar BMD Peralatan dan Mesin.
Selain itu, terdapat 85 unit kendaraan senilai Rp1.320.116.546,00 yang tidak hanya memiliki data identitas yang belum lengkap, tetapi juga masih dicatat secara gabungan sehingga identitas masing-masing kendaraan tidak dapat ditelusuri secara individual.
Padahal, setiap kendaraan dinas wajib dicatat berdasarkan identitas masing-masing unit agar keberadaan, status kepemilikan, dan penggunaannya dapat diawasi secara efektif.
Menurut BPK, kondisi tersebut menyebabkan daftar BMD kendaraan dinas menjadi kurang informatif serta meningkatkan risiko penyalahgunaan aset daerah, karena identitas kendaraan tidak terdokumentasi secara lengkap.
Dalam pemeriksaan, Kepala Bidang Aset dan Akuntansi menjelaskan bahwa kendaraan dinas yang diperoleh sebelum tahun 2022 merupakan aset lama yang hingga kini belum pernah dilakukan penertiban administrasi secara menyeluruh. Selama ini proses rekonsiliasi lebih banyak difokuskan pada pencatatan aset baru dibandingkan pembenahan data aset lama.
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa persoalan administrasi aset telah berlangsung cukup lama dan membutuhkan langkah pembenahan yang lebih sistematis.
BPK menilai kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, yang mewajibkan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu melaksanakan pencatatan, inventarisasi, pembinaan, pengawasan, serta pengendalian Barang Milik Daerah secara tertib.
Selain itu, kondisi tersebut juga bertentangan dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 yang mengatur bahwa seluruh Barang Milik Daerah harus dicatat secara lengkap melalui pembukuan dan inventarisasi agar informasi aset pemerintah dapat disajikan secara akurat.
BPK menyimpulkan bahwa permasalahan tersebut terjadi karena Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu belum melaksanakan pencatatan serta inventarisasi aset secara benar dan lengkap sesuai ketentuan.
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Pasaman agar memerintahkan seluruh Pengguna Barang dan pengelola aset untuk segera melengkapi informasi nomor polisi, nomor rangka, dan nomor BPKB terhadap 236 unit kendaraan dinas. Selain itu, BPK juga meminta agar pencatatan 85 unit kendaraan yang masih digabung dipisahkan per unit dan dilengkapi seluruh identitasnya.
Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Kepala SKPD dan Kepala UPTD terkait menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Temuan ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan aset daerah tidak hanya diukur dari besarnya nilai aset yang dimiliki, tetapi juga dari kualitas administrasi dan pengawasannya. Ketika identitas ratusan kendaraan dinas belum tercatat secara lengkap, efektivitas pengendalian internal menjadi tantangan yang perlu segera dibenahi guna menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keamanan aset milik daerah.
Sesuai asas keberimbangan, Presisimedia.com membuka ruang bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut.
(Tim Redaksi)
