PEKANBARU, PRESISIMEDIA.COM – Tata kelola penjualan minyak mentah di PT Bumi Siak Pusako (PT BSP) menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan proses pemilihan pembeli minyak mentah pada Tahun 2024 hingga Semester I Tahun 2025 belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas pemeriksaan kepatuhan pengelolaan operasional PT BSP. Dari total 14 temuan yang diungkap auditor, salah satu yang menjadi perhatian adalah mekanisme pemilihan pembeli minyak mentah yang dinilai belum menerapkan prinsip persaingan sehat, transparansi, dan keterbukaan secara optimal.
BPK mencatat, pada Tahun 2024 PT BSP menganggarkan pendapatan dari penjualan minyak mentah sebesar US$142,862 juta dengan realisasi mencapai sekitar US$104,455 juta. Sementara pada Semester I Tahun 2025, anggaran sebesar US$68,480 juta terealisasi sekitar US$67,504 juta.
Selama periode tersebut, pembeli minyak mentah PT BSP terdiri dari PT KPI untuk kebutuhan Domestic Market Obligation (DMO) dan TPA Pte. Ltd. untuk pasar ekspor.
Namun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa proses penetapan pembeli minyak mentah pada 2024 maupun 2025 tidak melalui mekanisme seleksi atau lelang terbuka sebagaimana salah satu mekanisme yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur PT BSP Nomor 019/SK/DIR/2022 tentang Tata Cara Pemilihan Pembeli Minyak Mentah Bagian PT BSP.
Dalam laporannya, BPK menjelaskan bahwa setelah negosiasi dengan PT KPI tidak mencapai kesepakatan untuk tujuan tertentu, Tim Pemilihan Minyak Mentah (TPMM) kembali menawarkan kerja sama kepada TPA Pte. Ltd. yang sebelumnya juga menjadi pembeli pada tahun 2023. Mekanisme serupa kembali diterapkan pada tahun 2025.
Menurut penjelasan TPMM kepada auditor, kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kesinambungan kontrak, kelancaran pembayaran, serta proses pengiriman minyak mentah. Selain itu, premium price yang diterima PT BSP juga mengalami peningkatan, yakni dari US$1,15 per barel pada 2023, menjadi US$1,30 per barel pada 2024, dan US$1,60 per barel pada 2025.
Meski demikian, BPK berpandangan bahwa peningkatan nilai premium tersebut tidak menghilangkan pentingnya penerapan mekanisme seleksi yang terbuka, transparan, dan kompetitif agar seluruh calon pembeli memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses pemilihan.
Auditor mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang BUMD, pedoman Good Corporate Governance (GCG) PT BSP, serta ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) yang menekankan pentingnya mengusahakan pemasaran minyak melalui pasar yang tersedia secara optimal.
BPK menilai kondisi tersebut mengakibatkan proses penjualan minyak mentah PT BSP pada 2024 dan 2025 belum dilakukan secara efektif serta belum sepenuhnya memenuhi prinsip persaingan sehat, transparansi, keterbukaan, dan perlakuan yang adil, sehingga manfaat yang diperoleh perusahaan berpotensi belum optimal.
Menariknya, saat mempersiapkan pemilihan pembeli minyak mentah untuk tahun 2026, PT BSP telah mengundang tujuh calon pembeli. Dari proses evaluasi administrasi dan teknis, beberapa peserta dinyatakan memenuhi persyaratan serta menyampaikan penawaran harga yang kompetitif. Fakta ini menunjukkan bahwa mekanisme seleksi terbuka dapat dilaksanakan dalam proses penjualan minyak mentah.
BPK menyimpulkan bahwa permasalahan tersebut terjadi karena Direktur PT BSP belum mematuhi ketentuan yang berlaku dalam menetapkan tata cara pemilihan pembeli minyak mentah.
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar Direksi PT BSP menindaklanjuti ketentuan yang berlaku terkait mekanisme pemilihan pembeli minyak bagian KKKS sehingga proses penjualan minyak ke depan lebih transparan, akuntabel, kompetitif, dan memberikan manfaat optimal bagi perusahaan serta pemegang saham.
Dalam tanggapannya kepada BPK, Plt. Direktur PT BSP menyatakan sependapat dengan temuan dan rekomendasi auditor. Manajemen menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi melalui dokumen tindak lanjut dan rencana aksi paling lambat 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.
PRESISIMEDIA.COM akan mengupayakan konfirmasi kepada Direksi PT Bumi Siak Pusako, Dewan Komisaris PT BSP, Pemerintah Provinsi Riau selaku pemegang saham, SKK Migas, serta pihak-pihak terkait lainnya guna memperoleh penjelasan, tanggapan, dan langkah tindak lanjut atas temuan BPK tersebut.
Media ini membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Setiap tanggapan resmi yang diterima akan dimuat secara proporsional sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
(Tim Redaksi)
