KAUR, Presisimedia.com – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kaur, Lindartawan, ST, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI setelah ditemukannya kelebihan pembayaran sebesar Rp350.046.147,60 pada sejumlah pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2025.
Komitmen tersebut disampaikan Lindartawan saat memberikan tanggapan kepada Presisimedia.com atas permintaan konfirmasi terkait hasil pemeriksaan BPK yang menjadi perhatian publik.
«”Izin adinda menjawab terkait pertanyaan yang luar biasa dan banyak. Mungkin jawaban kami belum memuaskan, tetapi kami tentu akan berusaha melaksanakan pekerjaan dengan sebaik mungkin sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan terkait temuan yang adinda maksud, tentu kami juga akan berusaha melakukan upaya agar hasil audit BPK itu bisa ditindaklanjuti. Mungkin itu yang saat ini dapat kami jawab. Mohon dimaklumi. Salam kenal dan terima kasih,” ujar Lindartawan.»
Sebelumnya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025, ditemukan kelebihan pembayaran pada pekerjaan swakelola di lingkungan DPUPR dengan total mencapai Rp350.046.147,60.
Temuan tersebut terdiri atas kelebihan pembayaran pada pemeliharaan rutin jalan sebesar Rp122.560.000,00, pemeliharaan berkala jembatan sebesar Rp189.748.275,60, serta pemeliharaan berkala jalan lalu lintas wilayah Polres Kaur sebesar Rp37.737.872,00.
Dalam laporannya, BPK mengungkap adanya perbedaan tarif sewa peralatan yang dibayarkan dengan tarif sebenarnya, pembayaran yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai, serta hasil pemeriksaan fisik yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi pekerjaan di lapangan dengan dokumen pertanggungjawaban.
BPK menilai kondisi tersebut terjadi karena pengendalian pelaksanaan pekerjaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Tim Swakelola belum berjalan optimal. Auditor kemudian merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Kaur memproses pengembalian kelebihan pembayaran ke Kas Daerah serta memperkuat sistem pengendalian dan pengawasan.
Menanggapi hal tersebut, DPUPR Kabupaten Kaur menerima hasil audit sebagai bahan evaluasi untuk melakukan pembenahan tata kelola ke depan.
Komitmen tersebut dinilai menjadi langkah awal yang positif. Namun demikian, publik juga akan menantikan realisasi tindak lanjut yang konkret, mulai dari pengembalian kelebihan pembayaran, pelaksanaan seluruh rekomendasi BPK, hingga penguatan sistem pengawasan internal agar temuan serupa tidak kembali terjadi.
Sebagai perangkat daerah yang mengelola anggaran infrastruktur bernilai besar, DPUPR dituntut terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan. Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran, tetapi juga dari kesesuaian spesifikasi pekerjaan, manfaat bagi masyarakat, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Presisimedia.com akan terus memantau perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi BPK sebagai bentuk kontrol sosial dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, media ini tetap membuka ruang hak jawab kepada Pemerintah Kabupaten Kaur, DPUPR Kabupaten Kaur, maupun pihak terkait lainnya apabila ingin memberikan penjelasan atau informasi tambahan mengenai perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
(Iklandiyanto)
Editor presisimedia.com
