PADANG, Presisimedia.com – Pengelolaan biaya promosi PT Bank Nagari menjadi perhatian setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Temuan tersebut berkaitan dengan proses pengadaan billboard di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan kerja sama promosi melalui media radio yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketentuan tata kelola pengadaan barang dan jasa.
Dalam laporan tersebut, BPK mencatat bahwa realisasi biaya promosi PT Bank Nagari mencapai Rp33,78 miliar pada 2023, Rp40,46 miliar pada 2024, dan Rp24,35 miliar hingga Triwulan III Tahun 2025. Besarnya anggaran promosi tersebut dinilai perlu diimbangi dengan sistem pengendalian internal yang kuat agar seluruh pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, dan akuntabel.
Salah satu temuan BPK menyangkut pengadaan billboard di area kedatangan Bandara Internasional Minangkabau dengan nilai kontrak Rp325 juta. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan bahwa proses pemilihan penyedia belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku di lingkungan PT Bank Nagari.
BPK juga mengungkap adanya pengalihan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, padahal ketentuan internal perusahaan melarang penyedia mengalihkan seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, terdapat perbedaan nilai kontrak yang menurut hasil pemeriksaan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp123,2 juta yang direkomendasikan untuk diproses pengembaliannya ke kas perusahaan.
Tidak hanya itu, BPK mencatat pekerjaan pemasangan billboard mengalami keterlambatan dibandingkan jadwal dalam kontrak. Berdasarkan ketentuan kontrak, penyedia seharusnya dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp14,95 juta, namun hingga pemeriksaan dilakukan denda tersebut belum diproses.
Temuan lainnya berkaitan dengan kerja sama promosi melalui sejumlah stasiun radio di Sumatera Barat. BPK menemukan adanya pembayaran promosi yang belum seluruhnya didukung dokumen perjanjian kerja sama maupun bukti siaran yang memadai. Dalam salah satu kasus, pembayaran bahkan disebut dilakukan melalui pihak lain, bukan langsung kepada perusahaan radio, sehingga dinilai meningkatkan risiko lemahnya akuntabilitas administrasi.
Secara normatif, BPK menilai kondisi tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum, serta kebijakan internal PT Bank Nagari mengenai pengadaan barang dan jasa.
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar Direksi PT Bank Nagari meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran promosi, melakukan konfirmasi langsung kepada mitra media, melengkapi dokumen kerja sama, memproses pengenaan denda keterlambatan, serta menindaklanjuti pengembalian kelebihan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam tanggapannya kepada BPK sebagaimana tercantum dalam laporan pemeriksaan, Direksi PT Bank Nagari menyatakan sependapat dengan rekomendasi yang diberikan dan menyatakan akan menindaklanjutinya melalui rencana aksi (action plan), termasuk melakukan konfirmasi kepada pihak terkait, memproses pengembalian kelebihan pembayaran, serta memperbaiki mekanisme kerja sama promosi mulai tahun berikutnya.
Temuan ini menjadi momentum penting bagi PT Bank Nagari untuk memperkuat implementasi Good Corporate Governance (GCG). Sebagai bank pembangunan daerah yang mengelola dana dan kepercayaan masyarakat, setiap proses pengadaan dan penggunaan anggaran diharapkan dilaksanakan secara transparan, efisien, kompetitif, dan akuntabel.
Pengamat tata kelola menilai bahwa tindak lanjut atas rekomendasi BPK akan menjadi ukuran keseriusan manajemen dalam memperbaiki sistem pengendalian internal. Penyelesaian rekomendasi secara tepat waktu tidak hanya penting untuk memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan nasabah, pemegang saham, dan masyarakat terhadap kinerja perusahaan.
Hingga berita ini disusun, Presisimedia.com telah mengirimkan permohonan konfirmasi kepada Direktur Utama PT Bank Nagari guna memperoleh penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK.
Apabila tanggapan resmi diterima, redaksi akan memuatnya sebagai bagian dari pemberitaan lanjutan sesuai dengan prinsip jurnalistik cover both sides, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Tim Redaksi)
