PADANG, Presisimedia.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyoroti pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Nagari Cabang Pembantu Tabek Patah setelah menemukan berbagai kelemahan dalam penerapan prinsip kehati-hatian perbankan. Temuan tersebut tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menyentuh proses analisis kredit, verifikasi kelayakan debitur, pengawasan penggunaan dana, pengelolaan agunan, hingga pengajuan klaim penjaminan kredit.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK melakukan uji petik terhadap 28 debitur KUR Modal Kerja dengan total plafon kredit Rp4.437.597.500,00 dan baki debet Rp4.437.565.506,00. Dari pemeriksaan tersebut, BPK menyimpulkan terdapat sejumlah kondisi yang dinilai belum sesuai dengan standar operasional, kebijakan perkreditan Bank Nagari, maupun ketentuan pelaksanaan KUR.
Analisis Kredit Dinilai Tidak Menggambarkan Kondisi Riil Debitur
Salah satu temuan utama BPK adalah proses analisis kredit yang tidak didukung data keuangan yang memadai. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan konfirmasi kepada debitur, analisis aspek keuangan tidak dilengkapi bukti pendapatan, bukti pengeluaran, laporan arus kas usaha, rekening usaha, maupun dokumen pendukung lainnya.
BPK juga mencatat bahwa sebagian data mengenai pendapatan, biaya operasional, persediaan, piutang, dan utang usaha dalam dokumen pengajuan kredit tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Berdasarkan keterangan petugas kredit, sebagian data tersebut merupakan estimasi yang digunakan untuk melengkapi administrasi pengajuan kredit karena debitur tidak memiliki pencatatan usaha yang memadai.
Kondisi tersebut, menurut BPK, mengakibatkan kemampuan pembayaran (repayment capacity) debitur tidak dapat dinilai secara akurat sehingga kualitas analisis kredit dipertanyakan.
Empat Debitur Dinilai Tidak Memenuhi Kriteria Penerima KUR
Pemeriksaan BPK juga menemukan empat debitur dengan total plafon Rp880 juta yang dinilai tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima KUR karena tidak memiliki usaha produktif sebagaimana dipersyaratkan dalam regulasi KUR.
Dalam beberapa kasus, usaha yang dicantumkan dalam analisis kredit disebut merupakan usaha milik orang tua atau kerabat, sementara terdapat debitur yang berstatus pegawai dan tidak memiliki usaha sendiri.
Akibat kondisi tersebut, BPK menilai pemerintah telah memberikan subsidi margin atau bunga KUR sebesar Rp49.177.854,00 yang tidak tepat sasaran.
Penarikan Dana oleh Pihak Lain Jadi Sorotan
Temuan lain yang mendapat perhatian adalah mekanisme pencairan dana kredit. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada debitur dan pemeriksaan dokumen, BPK menemukan adanya penarikan dana kredit yang dilakukan oleh pihak selain debitur.
Selain itu, audit internal Bank Nagari sebelumnya juga mengungkap adanya pencairan melalui rekening tertentu yang menurut hasil pemeriksaan digunakan dalam rangkaian transaksi yang tidak sepenuhnya dilakukan langsung oleh debitur.
BPK juga mencatat adanya penggunaan fasilitas kredit oleh pihak lain dengan menggunakan identitas debitur. Beberapa debitur mengaku tidak menerima manfaat kredit sebagaimana tercantum dalam dokumen kredit, sementara dana dan objek pembiayaan disebut digunakan oleh pihak lain.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena kebijakan perkreditan Bank Nagari secara tegas melarang pemberian kredit menggunakan nama orang lain atau yang dikenal sebagai praktik kredit topengan.
Penggunaan KUR Tidak Sesuai Peruntukan
BPK juga menemukan bahwa penggunaan KUR Modal Kerja pada sejumlah debitur tidak sesuai dengan rencana penggunaan yang tercantum dalam dokumen kredit.
Menurut hasil pemeriksaan, sebagian dana digunakan untuk pembelian kendaraan melalui showroom tertentu. Bahkan terdapat debitur yang mengaku tidak mengetahui secara rinci jenis kredit yang digunakan maupun mekanisme pencairannya. Sebagian debitur hanya mengetahui jumlah plafon kredit dan kendaraan yang diterima tanpa memiliki dokumen transaksi jual beli yang lengkap.
Temuan tersebut dinilai menunjukkan bahwa tujuan pembiayaan modal kerja sebagaimana diatur dalam program KUR tidak seluruhnya terlaksana sesuai ketentuan.
Klaim Penjaminan Kredit Ikut Dipersoalkan
BPK juga menyoroti aspek penjaminan kredit. Dari 28 debitur yang diperiksa, sebanyak 13 debitur telah menerima pembayaran klaim penjaminan senilai Rp1.350.627.087,17, sedangkan tiga debitur lainnya masih dalam proses pengajuan klaim sebesar Rp478.315.895,40.
Menurut BPK, berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Nagari dengan perusahaan penjamin, klaim atas kredit yang tidak memenuhi ketentuan KUR dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat dan berpotensi harus diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Agunan Tidak Lagi Dikuasai Debitur
Temuan berikutnya berkaitan dengan keberadaan agunan tambahan. BPK menemukan sejumlah kendaraan yang dijadikan agunan tidak lagi berada dalam penguasaan debitur.
Beberapa debitur mengaku kendaraan tersebut telah ditarik oleh pihak showroom ketika terjadi tunggakan angsuran. Namun, mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaan kendaraan tersebut maupun dokumen penarikan yang dilakukan.
Kondisi tersebut menimbulkan risiko kerugian bank sebesar Rp806.569.108,12 apabila penyelesaian kredit tidak dapat dilakukan sesuai ketentuan.
Risiko Keuangan yang Diidentifikasi BPK
Dalam LHP, BPK mengidentifikasi sejumlah risiko yang timbul dari kondisi tersebut, antara lain:
– Risiko tidak tertagihnya baki kredit Rp4.437.565.506,00;
– Kelebihan subsidi margin KUR sebesar Rp49.177.854,00;
– Klaim penjaminan yang telah dibayarkan sebesar Rp1.350.627.087,17 yang perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan apabila terbukti tidak memenuhi persyaratan;
– Potensi klaim yang masih diproses sebesar Rp478.315.895,40; dan
– Risiko kerugian akibat agunan yang tidak dikuasai debitur sebesar Rp806.569.108,12.
Pengawasan Direksi dan Komisaris Menjadi Perhatian
Luasnya cakupan temuan BPK memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengendalian internal Bank Nagari.
Dalam laporannya, BPK menyebut sejumlah faktor penyebab, antara lain kurang optimalnya monitoring operasional oleh pimpinan cabang yang membawahi cabang pembantu, belum maksimalnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh pimpinan cabang pembantu, lemahnya verifikasi dokumen oleh pejabat terkait, serta kurang optimalnya pengawasan terhadap penggunaan kredit dan keberadaan agunan.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena Direksi memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan. Di sisi lain, Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan agar berjalan sesuai prinsip good corporate governance.
BPK Beri Sejumlah Rekomendasi
Atas berbagai temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar Direksi PT Bank Nagari memperbaiki sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas analisis dan verifikasi kredit, memperkuat pengawasan penggunaan dana KUR, menindaklanjuti pengembalian klaim penjaminan apabila diperlukan sesuai PKS, mengembalikan kelebihan subsidi bunga KUR ke Kas Negara, serta melakukan langkah penyelamatan terhadap kredit bermasalah beserta agunannya.
Direksi Nyatakan Sependapat
Dalam tanggapan yang dimuat dalam LHP, Direksi PT Bank Nagari menyatakan sependapat dengan seluruh rekomendasi BPK dan berkomitmen menindaklanjutinya melalui action plan yang telah disusun.
Publik kini menunggu implementasi komitmen tersebut. Sebab, penyelesaian temuan audit tidak hanya diukur dari terpenuhinya rekomendasi administratif, tetapi juga dari kemampuan Bank Nagari memperkuat tata kelola, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan memastikan penyaluran KUR benar-benar tepat sasaran serta sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang menjadi fondasi utama industri perbankan.
Redaksi Presisimedia.com dengan terbuka menerima hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Jurnalistik.
Setiap klarifikasi yang didukung data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan akan kami muat secara proporsional sebagai bagian dari komitmen kami terhadap pemberitaan yang akurat, berimbang, dan mengutamakan kepentingan publik.
(Tim Redaksi)
