Padang, Presisimedia.com – Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan sinyal “lampu kuning” terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa di PT Jamkrida Sumbar (Perseroda). Audit mengungkap berbagai kelemahan pengendalian yang terjadi hampir di seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, hingga proses serah terima dan pembayaran.
Temuan tersebut tidak hanya menyoroti adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp16.825.511,44 dan denda keterlambatan sebesar Rp2.192.462,48 yang belum dikenakan kepada penyedia, tetapi juga memperlihatkan adanya kelemahan sistem pengendalian internal yang dinilai perlu segera diperbaiki agar tidak menimbulkan risiko yang lebih besar di masa mendatang.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, selama Tahun 2023 hingga Semester I Tahun 2025 PT Jamkrida Sumbar melaksanakan lima paket pekerjaan konstruksi gedung kantor. Namun, auditor menemukan bahwa proses pengadaan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai pedoman internal perusahaan maupun ketentuan pengadaan barang dan jasa yang menjadi acuan.
Pada tahap perencanaan, BPK menemukan belum adanya penetapan Tim Pelaksana Pengadaan melalui keputusan direksi. Selain itu, perusahaan juga tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai dasar menentukan kewajaran harga pekerjaan. Nilai kontrak justru mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan calon penyedia tanpa didahului survei harga maupun negosiasi teknis dan biaya.
Kondisi tersebut dinilai mengurangi mekanisme pengendalian yang seharusnya memastikan setiap pengeluaran perusahaan dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel.
Sorotan berikutnya muncul pada tahap pemilihan penyedia. BPK mencatat seluruh pekerjaan konstruksi menggunakan metode penunjukan langsung kepada satu penyedia tanpa proses evaluasi terhadap beberapa calon penyedia. Padahal, dalam pedoman pengadaan perusahaan, metode tersebut hanya dapat digunakan pada kondisi tertentu yang telah diatur secara jelas.
Pada tahap pelaksanaan pekerjaan, auditor kembali menemukan lemahnya sistem pengawasan. Penyedia tidak menyerahkan dokumen Rencana Mutu Pekerjaan (RMP), perusahaan tidak memiliki dokumen pengendalian mutu, serta tidak menggunakan konsultan pengawas independen. Pengawasan hanya dilakukan oleh staf internal melalui pemantauan langsung di lokasi pekerjaan.
Lebih lanjut, proses serah terima pekerjaan juga menjadi perhatian. BPK menemukan berita acara serah terima pekerjaan diterima tanpa didahului pemeriksaan kualitas maupun kuantitas hasil pekerjaan secara memadai. Bahkan, proses pembayaran pekerjaan dilakukan tanpa verifikasi menyeluruh terhadap progres fisik pekerjaan yang telah diselesaikan.
Temuan tersebut kemudian diperkuat melalui pemeriksaan fisik bersama penyedia. Auditor menemukan kekurangan volume pada tiga paket pekerjaan yang menyebabkan kelebihan pembayaran kepada penyedia dengan total Rp16.825.511,44, masing-masing kepada CV LN sebesar Rp5.685.413,84, CV EDU sebesar Rp2.465.097,60, dan CV JA sebesar Rp8.675.000,00.
Selain itu, BPK juga mencatat adanya denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp2.192.462,48 kepada salah satu penyedia yang belum dikenakan sebagaimana ketentuan kontrak.
Meskipun nilai yang harus dipulihkan relatif kecil dibandingkan total nilai proyek, substansi temuan BPK menunjukkan bahwa penguatan tata kelola jauh lebih penting dibandingkan sekadar pengembalian kerugian. Sistem pengadaan yang tidak dilaksanakan sesuai prosedur berpotensi meningkatkan risiko inefisiensi, lemahnya pengawasan, hingga munculnya persoalan serupa pada proyek-proyek berikutnya apabila tidak segera dibenahi.
BPK menyimpulkan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya pengendalian pengadaan oleh Direksi PT Jamkrida Sumbar, kurang cermatnya pelaksanaan tugas oleh Kepala Divisi Operasional dan Kepala Bagian Umum, serta adanya penyedia yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kesepakatan kontrak.
Sebagai tindak lanjut, BPK merekomendasikan agar Direksi PT Jamkrida Sumbar memperkuat sistem pengendalian pengadaan barang dan jasa, memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, serta memproses pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp16.825.511,44 dan penagihan denda keterlambatan sebesar Rp2.192.462,48 kepada penyedia untuk disetorkan ke kas perusahaan.
Dalam tanggapannya, Direktur Utama PT Jamkrida Sumbar menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi, termasuk melakukan penagihan kepada penyedia sesuai rencana aksi yang telah disusun.
Berita ini disusun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, keberimbangan, dan membuka ruang hak jawab maupun klarifikasi dari PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) serta pihak-pihak terkait apabila terdapat informasi tambahan atau perkembangan atas tindak lanjut rekomendasi BPK.
(Tim Redaksi)
Tags :
#PTJamkridaSumbar #JamkridaSumbar #BPKRI #TemuanBPK #AuditBPK #TataKelola #GoodCorporateGovernance #GCG #PengadaanBarangJasa #Transparansi #Akuntabilitas #BUMD #SumateraBarat #PengawasanPublik #KeterbukaanInformasi #AntiKorupsi #Integritas #AuditKeuangan #CEOFriendly #BeritaInvestigasi #MediaOnline #PresisiMedia #LSMP2NAPAS #FaktaAudit #KontrolSosial
