(foto ilustrasi) Padang, Presisimedia.com– Polemik penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) masih menjadi perhatian publik setelah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti aspek regulasi dalam proses penyertaan modal tersebut.
Menindaklanjuti temuan itu, DPP LSM P2NAPAS melayangkan surat permintaan klarifikasi kepada PT Jamkrida Sumbar. Permintaan tersebut berisi sejumlah pertanyaan mengenai dasar hukum, waktu pencatatan aset, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD, hingga tindak lanjut atas rekomendasi BPK.
Melalui jawaban tertulis yang disampaikan Humas PT Jamkrida Sumbar (Perseroda), perusahaan membenarkan adanya tambahan modal berupa aset tanah dan bangunan senilai Rp10.804.804.000. Manajemen menjelaskan bahwa penyertaan modal tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2024, yang mengatur perubahan bentuk hukum perusahaan menjadi Perseroan Daerah dan memuat aset tersebut sebagai bagian dari penyertaan modal.
PT Jamkrida Sumbar juga menegaskan bahwa pencatatan penyertaan modal dilakukan setelah Perda Nomor 6 Tahun 2024 berlaku. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyertaan Modal Daerah pada 18 Mei 2026 sebagai dasar hukum lanjutan.
Dalam keterangannya, perusahaan menyebut proses koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan DPRD telah berlangsung sebelum rekomendasi BPK diterbitkan pada Desember 2025. Menurut manajemen, dengan telah berlakunya kedua perda tersebut, aspek legal penyertaan modal kini telah terpenuhi.
Meski demikian, hasil pemeriksaan BPK sebelumnya menjadi perhatian karena mendorong penyempurnaan regulasi terkait penyertaan modal daerah. Rekomendasi tersebut pada akhirnya ditindaklanjuti melalui pembentukan regulasi yang baru.
Ketua Umum DPP LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menilai klarifikasi dari PT Jamkrida Sumbar merupakan bagian penting dari keterbukaan informasi publik. Namun, menurutnya, jawaban tersebut juga menunjukkan pentingnya memastikan setiap proses penyertaan modal daerah berjalan sesuai ketentuan sejak awal.
“Substansi yang menjadi perhatian bukan semata-mata apakah regulasinya sudah ada saat ini, tetapi bagaimana kronologi prosesnya, bagaimana rekomendasi BPK ditindaklanjuti, dan bagaimana tata kelola tersebut diperkuat agar tidak menimbulkan persoalan serupa di masa mendatang,” ujar Ahmad Husein Batu Bara.
Ia menegaskan bahwa LSM P2NAPAS tidak bermaksud menyimpulkan adanya pelanggaran hukum. Sebaliknya, organisasi tersebut mendorong agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti secara tuntas sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Pengamat tata kelola pemerintahan umumnya menilai bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK merupakan indikator penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, implementasi rekomendasi tidak hanya dinilai dari terbitnya regulasi baru, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaannya dalam praktik.
Dengan adanya klarifikasi resmi dari PT Jamkrida Sumbar, publik kini memperoleh penjelasan dari pihak perusahaan. Di sisi lain, proses pemantauan terhadap pelaksanaan rekomendasi BPK diperkirakan akan tetap menjadi perhatian masyarakat sipil sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
(Tim Redaksi)
