(foto Ilustrasi.) LSM P2NAPAS mendorong transparansi dan akuntabilitas dengan mengajukan permohonan klarifikasi, konfirmasi, dan informasi kepada Kejaksaan Agung RI terkait tindak lanjut temuan audit BPK RI mengenai pelaksanaan eksekusi barang bukti, barang rampasan, dan barang sita eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap
Padang, Presisimedia.com – Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengenai pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) menjadi perhatian berbagai pihak. Menyikapi temuan tersebut, LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman) secara resmi mengajukan surat permohonan klarifikasi, konfirmasi, dan permintaan informasi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Surat bernomor 320/LSM-P2NAPAS/VII/2026 yang ditandatangani Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, ditujukan kepada Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dan Kepala Badan Pemulihan Aset. Langkah ini disebut sebagai bentuk pelaksanaan fungsi kontrol sosial masyarakat sekaligus mendorong keterbukaan informasi publik dan penguatan tata kelola pengelolaan barang bukti serta barang rampasan negara.
Mengacu pada hasil audit BPK RI, masih ditemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan di beberapa satuan kerja Kejaksaan RI. Temuan tersebut antara lain berkaitan dengan barang bukti yang belum dikembalikan kepada pihak yang berhak, barang rampasan yang belum memiliki nilai taksiran sehingga belum dapat diproses melalui lelang, serta uang rampasan yang menurut amar putusan masih memerlukan penyelesaian administrasi sebelum disetorkan ke kas negara.
Audit juga mencatat adanya barang rampasan yang masih berada dalam proses Penetapan Status Penggunaan (PSP), aset yang menghadapi kendala hukum maupun administratif, serta sejumlah objek yang penyelesaiannya memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait.
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menegaskan bahwa surat yang disampaikan bukan merupakan tuduhan terhadap pihak mana pun, melainkan permohonan untuk memperoleh penjelasan resmi mengenai langkah tindak lanjut atas temuan audit BPK RI.
“Kami menghormati tugas, kewenangan, dan independensi Kejaksaan Republik Indonesia. Melalui surat ini, kami berharap memperoleh informasi resmi mengenai tindak lanjut yang telah dilakukan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang utuh, akurat, dan berimbang,” ujar Ahmad Husein Batu Bara.
Dalam surat tersebut, LSM P2NAPAS meminta penjelasan mengenai perkembangan pelaksanaan rekomendasi hasil audit, penyelesaian barang bukti dan barang rampasan yang masih tertunda, mekanisme percepatan eksekusi, serta langkah-langkah penguatan pengawasan dan pembinaan terhadap satuan kerja yang menghadapi kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan.
Selain itu, LSM P2NAPAS juga memohon informasi mengenai perkembangan penyelesaian barang bukti dan barang rampasan secara nasional, nilai aset yang masih dalam proses penyelesaian, serta langkah strategis Kejaksaan Agung dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan aset hasil perkara pidana.
Menurut Ahmad Husein Batu Bara, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Ia berharap jawaban resmi dari Kejaksaan Agung dapat memberikan gambaran mengenai berbagai upaya perbaikan yang telah maupun sedang dilakukan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia belum memberikan tanggapan resmi atas surat permohonan klarifikasi, konfirmasi, dan permintaan informasi yang diajukan LSM P2NAPAS.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Tim Redaksi)
Tagar: #BPKRI #KejaksaanAgung #LSMP2NAPAS #AhmadHuseinBatuBara #BarangRampasan #BarangBukti #PemulihanAset #AuditBPK #KeterbukaanInformasi #Akuntabilitas #PenegakanHukum #GoodGovernance #Indonesia
