Padang, PresisiMedia.com – Gubernur Sumatera Barat hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi PresisiMedia.com terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai tambahan modal disetor PT Jamkrida Sumbar sebesar Rp10,804 miliar yang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disebut belum sepenuhnya didukung dasar hukum yang memadai.
Belum adanya penjelasan resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuat publik masih menantikan keterangan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi BPK, proses penyelesaian perubahan Peraturan Daerah (Perda), serta langkah pemerintah dalam memastikan pengelolaan penyertaan modal daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
Dalam LHP tersebut, BPK juga mencatat adanya selisih sekitar Rp8,3 miliar dibandingkan batas penyertaan modal yang diatur dalam Perda sebelumnya. BPK menegaskan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah harus memiliki landasan hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Selain itu, BPK menyoroti belum optimalnya koordinasi antara Direksi PT Jamkrida Sumbar, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam mempercepat penyelesaian perubahan Perda penyertaan modal. Menurut BPK, kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah memiliki kepastian hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, telah memberikan tanggapan kepada awak media Ia menyampaikan bahwa Ranperda perubahan penyertaan modal telah melalui evaluasi dan memperoleh rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri sebelum akhirnya disahkan menjadi Perda dalam rapat paripurna pada 5 Mei 2026.
Namun, jawaban tersebut belum menjelaskan secara rinci sejumlah substansi pertanyaan redaksi, seperti penyebab perubahan Perda baru diselesaikan setelah menjadi sorotan BPK, langkah pengawasan DPRD terhadap penyertaan modal PT Jamkrida Sumbar, serta tindak lanjut atas rekomendasi BPK.
Ketua Umum LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman), Ahmad Husein Batu Bara, menilai masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang utuh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena temuan BPK menyangkut tata kelola keuangan daerah.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar informasi bahwa Perda telah disahkan, tetapi juga penjelasan mengenai prosesnya, tindak lanjut atas rekomendasi BPK, serta langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah. Transparansi merupakan bagian dari akuntabilitas kepada publik,” ujar Ahmad Husein Batu Bara.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Semakin cepat Pemerintah Provinsi memberikan penjelasan yang lengkap, semakin baik bagi kepercayaan publik. Sebaliknya, apabila pertanyaan publik tidak dijawab, ruang spekulasi akan semakin terbuka. Karena itu, kami berharap Gubernur memberikan penjelasan secara komprehensif agar rekomendasi BPK benar-benar dipahami dan ditindaklanjuti oleh seluruh pihak,” katanya.
Di sisi lain, Direksi PT Jamkrida Sumbar sebelumnya telah menyatakan menerima rekomendasi BPK. Manajemen menjelaskan bahwa proses legalitas aset telah berjalan, termasuk penerbitan sertifikat tanah atas nama PT Jamkrida Sumbar pada Oktober 2023.
Perusahaan juga menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menyelesaikan seluruh aspek regulasi penyertaan modal.
Dengan Perda perubahan penyertaan modal yang telah disahkan pada 5 Mei 2026, perhatian publik kini tertuju pada implementasi rekomendasi BPK dan langkah konkret Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memastikan tata kelola penyertaan modal daerah berjalan sesuai ketentuan hukum, transparan, dan akuntabel.
Hingga berita ini diterbitkan, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang telah disampaikan PresisiMedia.com.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab, klarifikasi, maupun koreksi kepada Gubernur Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, PT Jamkrida Sumbar, DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan pihak terkait lainnya. Setiap penjelasan yang disampaikan akan dimuat secara proporsional sebagai bentuk komitmen terhadap akurasi, keberimbangan, dan profesionalitas sesuai Kode Etik Jurnalistik.
(Oloan)
Editor Redaksi presisimedia.com
