Padang, PresisiMedia.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, akhirnya memberikan tanggapan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Jamkrida Sumbar. Dalam konfirmasi kepada awak media, Muhidi menyampaikan bahwa Peraturan Daerah (Perda) perubahan penyertaan modal telah disahkan dalam rapat paripurna pada 5 Mei 2026 setelah melalui evaluasi dan memperoleh rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri.
Namun, jawaban tersebut belum menjawab secara menyeluruh substansi pertanyaan redaksi mengenai temuan BPK, termasuk penyebab keterlambatan perubahan Perda, tindak lanjut atas rekomendasi BPK, serta langkah pengawasan DPRD terhadap penyertaan modal tersebut.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK mencatat tambahan modal disetor PT Jamkrida Sumbar sebesar Rp10,804 miliar yang belum sepenuhnya didukung dasar hukum yang memadai. Selain itu, BPK juga mencatat adanya selisih sekitar Rp8,3 miliar dibandingkan batas penyertaan modal yang diatur dalam Perda sebelumnya.
Dalam rekomendasinya, BPK menegaskan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. BPK juga menyoroti belum optimalnya koordinasi antara Direksi PT Jamkrida Sumbar, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam mempercepat penyelesaian perubahan Perda penyertaan modal.
Saat dikonfirmasi aeawk media, Muhidi memberikan jawaban singkat melalui pesan tertulis.
«”Maaf Pak, utk Ranperdanya setelah evaluasi dan rekomendasi Kemendagri sudah kami sah/tetapkan di paripurna jadi Perda tgl 5 Mei 2026. Terima kasih,” tulis Muhidi.»
Jawaban tersebut mengonfirmasi bahwa perubahan Perda telah disahkan pada 5 Mei 2026. Namun, Ketua DPRD tidak memberikan penjelasan atas sejumlah pertanyaan lain yang diajukan awak media, seperti alasan perubahan Perda baru disahkan setelah menjadi sorotan BPK, kendala yang dihadapi selama pembahasan, langkah pengawasan DPRD terhadap penyertaan modal PT Jamkrida Sumbar, serta tindak lanjut konkret terhadap rekomendasi BPK.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman), Ahmad Husein Batu Bara, menilai jawaban Ketua DPRD Sumbar belum menyentuh inti persoalan yang menjadi perhatian publik.
“Publik tentu menghargai penjelasan bahwa Perda telah disahkan pada 5 Mei 2026. Tetapi pertanyaan yang kami ajukan bukan hanya kapan Perda itu disahkan. Yang ingin diketahui masyarakat adalah mengapa proses perubahan Perda baru selesai setelah adanya sorotan BPK, apa kendala yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban serta evaluasi DPRD terhadap proses tersebut,” ujar Ahmad Husein Batu Bara.
Menurutnya, DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menyampaikan hasil akhir berupa pengesahan Perda, tetapi juga menjelaskan proses dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK secara terbuka kepada masyarakat.
“Jawaban yang terlalu singkat justru berpotensi menimbulkan pertanyaan baru. Keterbukaan informasi adalah bagian dari akuntabilitas publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana rekomendasi BPK ditindaklanjuti, mengapa koordinasi yang disorot BPK belum optimal, dan apa langkah DPRD agar persoalan serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang,” tegasnya.
Ahmad Husein Batu Bara menambahkan bahwa kritik tersebut bukan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran, melainkan mendorong transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, semakin terbuka penjelasan yang diberikan oleh penyelenggara negara, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik.
Sementara itu, Direksi PT Jamkrida Sumbar sebelumnya telah menyatakan menerima rekomendasi BPK. Manajemen menjelaskan bahwa proses legalitas aset telah berjalan, termasuk penerbitan sertifikat tanah atas nama PT Jamkrida Sumbar pada Oktober 2023.
Perusahaan juga menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD untuk menyelesaikan seluruh aspek regulasi penyertaan modal.
Dengan telah disahkannya Perda pada 5 Mei 2026, perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada status regulasi, tetapi juga pada implementasi rekomendasi BPK serta komitmen seluruh pihak dalam memperkuat tata kelola penyertaan modal daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PresisiMedia.com membuka ruang hak jawab, klarifikasi, maupun koreksi kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, PT Jamkrida Sumbar, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Badan Pemeriksa Keuangan, serta pihak-pihak terkait lainnya. Setiap penjelasan yang disampaikan akan dimuat secara proporsional sebagai bagian dari komitmen redaksi dalam menjaga akurasi, keberimbangan, independensi, dan profesionalitas sesuai Kode Etik Jurnalistik.
(Oloan)
Editor Redaksi presisimedia.com
Tags
#LSM P2NAPAS #TemuanBPK #DPRDSumbar #JamkridaSumbar #PenyertaanModal #Perda #Transparansi #Akuntabilitas #SumateraBarat #PresisiMedia #HakPublikTahu
