Pasaman, PresisiMedia.com – Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan tambahan modal disetor berupa aset daerah senilai Rp10,8 miliar yang telah dicatat dalam laporan keuangan perusahaan, namun belum memiliki dasar hukum yang memadai melalui perubahan regulasi penyertaan modal.
Kondisi tersebut membuat total penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada PT Jamkrida Sumbar meningkat menjadi Rp89,3 miliar, atau melampaui batas penyertaan modal yang sebelumnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat.
Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan Operasional PT Jamkrida Sumbar Tahun 2023 sampai dengan Semester I Tahun 2025. BPK mencatat persoalan tersebut sebagai bagian dari temuan terkait aspek tata kelola dan kepatuhan dalam pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah.
Tambahan Modal Berasal dari Aset Pemprov
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, tambahan modal disetor tersebut berasal dari aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa tanah dan bangunan yang diserahkan kepada PT Jamkrida Sumbar melalui Berita Acara Serah Terima Aset pada 24 November 2019.
Aset yang diserahkan berupa tanah seluas 1.493,80 meter persegi serta lima unit bangunan dengan luas keseluruhan 607,23 meter persegi.
Berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), nilai wajar aset tersebut mencapai Rp10.804.804.000, dengan rincian nilai tanah sebesar Rp10.407.260.000 dan bangunan sebesar Rp397.544.000.
Aset tersebut kemudian dicatat sebagai Tambahan Modal Disetor dalam laporan keuangan PT Jamkrida Sumbar Tahun 2023 dan 2024.
Namun, hingga Semester I Tahun 2025, perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah belum juga ditetapkan.
Melampaui Batas Penyertaan Modal
Dengan masuknya tambahan aset tersebut, nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada PT Jamkrida Sumbar menjadi Rp89.304.804.000.
Jumlah tersebut melampaui batas penyertaan modal yang sebelumnya diatur dalam Perda, yakni sebesar Rp81 miliar.
Terdapat selisih sekitar Rp8,3 miliar dibandingkan batas penyertaan modal yang telah ditetapkan sebelumnya. Kondisi ini menjadi perhatian karena setiap penyertaan modal daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas melalui regulasi daerah.
BPK menegaskan, penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
BPK Soroti Kepastian Regulasi
Dalam hasil pemeriksaannya, BPK menyatakan pencatatan Tambahan Modal Disetor sebesar Rp10,804 miliar pada Neraca PT Jamkrida Sumbar per 31 Desember 2023 dan 2024 belum sepenuhnya didukung dengan dasar hukum yang memadai.
BPK juga menyoroti belum optimalnya koordinasi antara Direksi PT Jamkrida Sumbar dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam mempercepat penyelesaian perubahan Perda penyertaan modal.
Menurut BPK, kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah memiliki kepastian hukum serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Manajemen Jamkrida Tindaklanjuti Rekomendasi BPK
Atas temuan tersebut, Direksi PT Jamkrida Sumbar menyatakan sepakat dengan rekomendasi BPK.
Manajemen menjelaskan bahwa proses legalitas aset telah berjalan, termasuk penerbitan sertifikat tanah atas nama PT Jamkrida Sumbar pada Oktober 2023.
Sementara itu, rancangan perubahan Perda penyertaan modal masih dalam proses pembahasan bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Manajemen menyatakan akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pihak terkait agar penyelesaian regulasi dapat segera dilakukan.
Penguatan Modal Harus Sejalan dengan Kepatuhan
Penyelesaian perubahan Perda menjadi langkah penting bagi PT Jamkrida Sumbar, terutama dalam mendukung penguatan struktur permodalan perusahaan.
Hal tersebut sejalan dengan perkembangan industri penjaminan yang menuntut peningkatan kapasitas keuangan perusahaan, termasuk ketentuan POJK Nomor 11 Tahun 2025 mengenai kewajiban pemenuhan ekuitas minimum perusahaan penjamin tingkat provinsi.
Namun, penguatan modal perusahaan daerah tetap harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Penambahan aset dan modal pemerintah daerah tidak hanya harus tercatat dalam laporan keuangan, tetapi juga harus memiliki landasan regulasi yang kuat.
Penyelesaian perubahan Perda penyertaan modal kini menjadi perhatian publik untuk memastikan pengelolaan aset daerah bernilai miliaran rupiah tersebut berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Redaksi PasamanPresisiMedia.com membuka ruang hak jawab, klarifikasi, maupun koreksi kepada PT Jamkrida Sumbar, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, DPRD Provinsi Sumatera Barat, serta pihak terkait lainnya atas pemberitaan ini.
Setiap informasi tambahan atau penjelasan yang disampaikan akan menjadi bagian dari komitmen redaksi dalam menjaga akurasi, keberimbangan, dan profesionalitas pemberitaan.
Redaksi.
