Padang, PresisiMedia.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman LSM P2NAPAS, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kapolda Sumatera Barat dalam mempercepat legalisasi tambang rakyat melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Langkah tersebut dinilai sebagai solusi komprehensif dalam penanganan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Sumatera Barat.
Dukungan tersebut disampaikan menyusul Rapat Koordinasi Percepatan WPR dan IPR yang dipimpin Kapolda Sumbar bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Dalam rapat tersebut, Kapolda menegaskan bahwa penanganan PETI tidak cukup hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga harus menghadirkan solusi nyata yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Ket foto ( Kapolda Sumbar Komjen Pol Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA)
Menurut Kapolda, percepatan penetapan WPR dan penerbitan IPR merupakan langkah strategis untuk memberikan ruang bagi masyarakat melakukan aktivitas pertambangan secara legal, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sekaligus meminimalkan kerusakan lingkungan dan risiko kecelakaan kerja akibat praktik pertambangan ilegal.
Selain mempercepat legalisasi tambang rakyat, Polda Sumbar bersama pemerintah daerah juga berkomitmen menertibkan aktivitas pertambangan tanpa izin secara berkelanjutan. Edukasi kepada masyarakat dan program pemberdayaan ekonomi juga terus didorong agar tersedia alternatif mata pencaharian yang sah dan produktif.
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, mengapresiasi kebijakan Kapolda Sumbar yang mengedepankan penyelesaian persoalan secara menyeluruh.
“Langkah Kapolda Sumbar yang mendorong percepatan WPR dan IPR merupakan kebijakan yang patut diapresiasi. Penanganan PETI memang tidak cukup hanya melalui penindakan hukum, tetapi harus diikuti dengan pemberian kepastian hukum kepada masyarakat agar dapat melakukan aktivitas pertambangan secara legal, aman, dan bertanggung jawab,” ujar Ahmad Husein Batu Bara.
Ia menilai legalisasi tambang rakyat akan memberikan manfaat yang luas, mulai dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terciptanya kepastian hukum, hingga semakin optimalnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan.
P2NAPAS juga mengajak pemerintah daerah, kementerian terkait, aparat penegak hukum, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam mempercepat penetapan WPR dan penerbitan IPR sehingga praktik PETI dapat ditekan secara bertahap.
Menurut Ahmad Husein Batu Bara, keberhasilan penanganan PETI memerlukan keseimbangan antara penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan lingkungan.
“Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis pertambangan rakyat di Sumatera Barat dapat dikelola secara legal, tertib, aman, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” pungkasnya.
(Redaksi.)
