(foto Ilustrasi)
PASAMAN, presisimedia.com– Pengelolaan anggaran perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman kembali menjadi perhatian publik. Berdasarkan data hasil verifikasi yang diperoleh PresisiMedia, puluhan pelaksana perjalanan dinas tercatat menerima pembayaran perjalanan dinas meskipun terkonfirmasi tidak melaksanakan perjalanan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD).
Data tersebut memuat sedikitnya 70 transaksi perjalanan dinas yang dipersoalkan karena ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen pertanggungjawaban dengan hasil verifikasi pelaksanaan perjalanan. Dari rekapitulasi yang tersedia, total kelebihan pembayaran yang teridentifikasi mencapai Rp106.799.725.
Temuan BPK tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan internal dan mekanisme verifikasi dokumen sebelum pembayaran perjalanan dinas dilakukan. Sebab, dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, setiap pengeluaran anggaran wajib didukung bukti yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain adanya pelaksana yang terkonfirmasi tidak berangkat, sejumlah transaksi juga memuat keterangan “Data tidak ada di SAPD”. Kondisi ini menjadi perhatian karena data perjalanan dinas yang tidak tercatat dalam sistem administrasi keuangan daerah semestinya memerlukan verifikasi lebih lanjut sebelum dilakukan pencairan anggaran.
Berdasarkan data yang diperoleh, sejumlah pelaksana dengan inisial AT, ST, SD, HD, HE, HI, JU, dan RMP tercatat dalam daftar perjalanan dinas yang menjadi objek verifikasi. Beberapa nama bahkan muncul berulang kali dalam berbagai SPD sepanjang Tahun Anggaran 2025 dengan nilai pembayaran yang bervariasi.
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai bahwa setiap perjalanan dinas yang dibiayai oleh APBD harus memiliki bukti pelaksanaan yang jelas, mulai dari surat tugas, bukti keberangkatan, bukti kehadiran pada kegiatan, hingga dokumen pertanggungjawaban lainnya. Oleh karena itu, setiap ketidaksesuaian antara dokumen dan fakta pelaksanaan perlu ditelusuri secara menyeluruh.
Jika hasil verifikasi tersebut terbukti benar, maka persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek administrasi, tetapi juga menyentuh prinsip akuntabilitas dalam penggunaan keuangan daerah. Terlebih, dana perjalanan dinas berasal dari APBD yang bersumber dari uang masyarakat dan harus digunakan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, PresisiMedia masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman terkait data perjalanan dinas tersebut. Klarifikasi diperlukan untuk mengetahui dasar pembayaran yang dilakukan, mekanisme verifikasi dokumen yang diterapkan, serta langkah tindak lanjut yang akan diambil terhadap temuan tersebut.
Publik juga menaruh harapan agar pihak berwenang, termasuk Inspektorat Kabupaten Pasaman dan lembaga pengawas lainnya, melakukan pemeriksaan secara objektif guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Transparansi dan keterbukaan informasi dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Karena itu, seluruh pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan yang komprehensif agar persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
PresisiMedia akan terus menelusuri perkembangan kasus ini, termasuk meminta hak jawab dari pihak-pihak yang namanya tercantum dalam data verifikasi, guna memastikan pemberitaan yang berimbang, akurat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik.
(Tim Redaksi)




