PASAMAN , presisimedia.com– Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Pasaman menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya aset daerah bernilai miliaran rupiah yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2024 dan 2025 (sampai Semester I).
Dalam laporan tersebut, BPK menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman belum melaksanakan tindak lanjut yang memadai atas hasil inventarisasi barang milik daerah yang hilang atau tidak ditemukan. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya nilai aset yang direklasifikasi ke dalam kelompok Aset Lain-lain pada laporan keuangan daerah.
Per 31 Desember 2025 (unaudited), nilai Aset Lain-lain Pemkab Pasaman tercatat sebesar Rp468,97 miliar, meningkat drastis sebesar Rp453,64 miliar atau sekitar 2.959,24 persen dibandingkan posisi tahun 2024 yang sebesar Rp15,33 miliar. Peningkatan tersebut antara lain berasal dari reklasifikasi aset tetap berupa Peralatan dan Mesin serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) yang belum dapat ditelusuri keberadaannya.
163 Aset Infrastruktur Senilai Rp101 Miliar Tidak Dapat Ditelusuri
Salah satu temuan terbesar BPK terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Berdasarkan hasil penelusuran bersama pejabat teknis terkait, ditemukan sebanyak 163 aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan nilai mencapai Rp101.196.236.905 yang tidak dapat ditelusuri.
Aset tersebut terdiri dari:
– 44 aset jalan dan jembatan pada Bidang Bina Marga senilai Rp58,90 miliar;
– 35 aset jaringan air bersih dan konstruksi pembuangan air limbah pada Bidang Cipta Karya senilai Rp9,56 miliar;
– 84 aset pekerjaan irigasi pada Bidang Pengairan senilai Rp32,72 miliar.
BPK menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menganalisis dokumen kontrak, dokumen perencanaan, lokasi pekerjaan, jenis pekerjaan, status kewenangan daerah, hingga riwayat perubahan nama ruas jalan berdasarkan Surat Keputusan Ruas Jalan Kabupaten Pasaman Tahun 2023. Namun hingga pemeriksaan berakhir, aset-aset tersebut tetap tidak dapat dipastikan keberadaannya.
Lebih lanjut, BPK mengungkap bahwa rekomendasi untuk melakukan inventarisasi dan penelusuran terhadap aset tersebut belum ditindaklanjuti secara memadai sampai Semester II Tahun 2025.
1.190 Unit Peralatan dan Mesin Tidak Ditemukan
Selain aset infrastruktur, BPK juga menemukan lemahnya pengamanan fisik dan administrasi terhadap aset peralatan dan mesin milik daerah.
Dari hasil pemeriksaan fisik dan dokumen, tercatat sebanyak 1.190 unit aset senilai Rp28,64 miliar yang tercatat dalam daftar aset daerah namun tidak ditemukan keberadaannya.
Rinciannya meliputi:
– 1.147 unit peralatan dan mesin non-kendaraan senilai Rp24,66 miliar;
– 39 kendaraan dinas senilai Rp757 juta;
– 3 dokumen BPKB kendaraan senilai Rp3,03 miliar;
– 1 unit kendaraan dinas beserta BPKB senilai Rp200 juta.
Hasil inventarisasi lanjutan menunjukkan sebagian aset telah berhasil ditelusuri dan ditemukan. Namun masih terdapat aset yang belum dapat dipastikan keberadaannya sehingga direklasifikasi ke kelompok Aset Lain-lain.
Inventarisasi Aset Dinilai Tidak Optimal
BPK menilai kondisi tersebut tidak sesuai dengan berbagai ketentuan pengelolaan barang milik daerah, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
Dalam laporannya, BPK menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang belum optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pencatatan aset tetap. Selain itu, sejumlah kepala perangkat daerah selaku Pengguna Barang juga tidak melaksanakan inventarisasi aset yang berada dalam penguasaannya dalam lima tahun terakhir sebagaimana diwajibkan oleh peraturan.
BPK juga menilai Tim Peneliti Data Administrasi dan Fisik terhadap Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan Tahun 2025 belum optimal dalam menentukan tindak lanjut atas status barang milik daerah yang hilang atau tidak ditemukan.
Potensi Distorsi Nilai Aset Daerah
Akibat berbagai aset yang belum dapat dipastikan keberadaannya tersebut, saldo Aset Lain-lain dengan nilai buku sebesar Rp31,82 miliar dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Nilai tersebut terdiri dari:
– Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan nilai buku Rp31,74 miliar;
– Aset kendaraan dengan nilai buku Rp0;
– Aset peralatan dan mesin selain kendaraan dengan nilai buku Rp76,60 juta.
Dari hasil penelitian yang dilakukan Tim Peneliti Data Administrasi dan Fisik terhadap BMD Hilang Tidak Ditemukan Tahun 2025, diketahui bahwa aset dengan nilai buku Rp12,65 miliar telah berhasil ditelusuri. Sementara aset dengan nilai buku Rp12,37 juta masih dimungkinkan untuk ditemukan kembali.
Namun demikian, masih terdapat aset dengan nilai buku sebesar Rp19,16 miliar yang dinyatakan tidak mungkin ditemukan lagi sehingga perlu diajukan proses penghapusannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perlu Langkah Nyata dan Evaluasi Menyeluruh
Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Pasaman agar memerintahkan Sekretaris Daerah meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pencatatan aset daerah. Selain itu, seluruh Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang diminta melakukan inventarisasi sesuai ketentuan, menelusuri kembali aset yang masih mungkin ditemukan, serta mengajukan penghapusan terhadap aset yang sudah tidak mungkin ditemukan lagi.
Temuan ini menjadi peringatan penting bahwa pengelolaan aset daerah tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata. Aset daerah merupakan kekayaan publik yang harus dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Masyarakat tentu berharap Pemerintah Kabupaten Pasaman segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara serius dan menyeluruh. Pembenahan sistem inventarisasi, penguatan pengawasan internal, serta penegasan tanggung jawab para pengelola aset menjadi langkah penting untuk memastikan setiap aset daerah dapat dipertanggungjawabkan keberadaan dan pemanfaatannya.
Ke depan, tindak lanjut atas temuan ini akan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
(Redaksi:)
Tags Tata Kelola dan Pengawasan: #AkuntabilitasPublik#TransparansiAnggaran#TataKelolaPemerintahan#GoodGovernance#PengawasanKeuangan#AsetHilang#AsetTidakDitemukan#PengendalianInternal#KeuanganDaerah#PemerintahanDaerah
