Oleh: Benny Parapat (Aktivis dan Pemerhati Politik)
Negara hukum berdiri di atas satu fondasi utama: kepastian bahwa setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) akan dihormati dan dilaksanakan. Tanpa kepastian itu, hukum kehilangan wibawa, keadilan kehilangan makna, dan negara kehilangan salah satu sumber legitimasi terpentingnya di mata rakyat.
Dalam sistem demokrasi yang sehat, perdebatan dapat terjadi, perbedaan pendapat dapat berkembang, bahkan kritik terhadap lembaga negara merupakan hal yang lumrah. Namun, terhadap putusan pengadilan yang telah melalui seluruh tahapan proses hukum dan memperoleh kekuatan hukum tetap, seharusnya tidak ada lagi ruang untuk keraguan dalam pelaksanaannya. Di titik itulah negara dituntut menunjukkan ketegasan dan konsistensinya.
Sayangnya, dalam berbagai peristiwa yang menjadi perhatian publik, muncul kesan bahwa putusan inkracht tidak selalu memperoleh perlakuan yang sama. Ada putusan yang bergerak cepat menuju pelaksanaan, tetapi ada pula yang terkesan berlarut-larut tanpa penjelasan yang memadai. Kondisi seperti ini menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat: apakah hukum benar-benar berjalan berdasarkan prinsip yang sama bagi semua orang?
Pertanyaan tersebut tidak lahir dari sikap antipati terhadap penegak hukum, melainkan dari kebutuhan akan kepastian dan keadilan. Masyarakat berhak mengetahui mengapa sebuah putusan yang telah final belum dijalankan, sementara pada saat yang sama aparat dapat bertindak sangat cepat dalam perkara lain yang masih berada dalam tahapan proses hukum.
Persepsi mengenai ketidakkonsistenan penegakan hukum merupakan ancaman yang tidak boleh dianggap sepele. Sebab, kepercayaan publik terhadap institusi hukum tidak dibangun semata-mata oleh kewenangan yang dimiliki aparat, melainkan oleh keyakinan bahwa kewenangan tersebut digunakan secara adil, objektif, dan bebas dari pengaruh apa pun.
Lebih jauh, persoalan ini menyentuh aspek yang sangat fundamental dalam kehidupan bernegara. Ketika masyarakat mulai meragukan efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, yang dipertanyakan bukan hanya kinerja aparat, tetapi juga kemampuan negara dalam menjamin kepastian hukum. Padahal kepastian hukum merupakan salah satu syarat utama bagi terciptanya stabilitas sosial, politik, dan ekonomi.
Penangkapan, penahanan, maupun tindakan hukum lainnya memang merupakan bagian dari kewenangan aparat. Namun, seluruh tindakan tersebut harus dilandasi prinsip proporsionalitas dan kesetaraan di hadapan hukum. Tidak boleh ada kesan bahwa hukum bergerak cepat terhadap sebagian pihak, tetapi lambat terhadap pihak lain. Sebab keadilan yang dipersepsikan tidak adil pada akhirnya akan kehilangan legitimasi di mata publik.
Dalam konteks inilah, pelaksanaan putusan inkracht menjadi sangat penting. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bukan sekadar dokumen hukum, melainkan simbol kehadiran negara dalam menegakkan aturan yang telah disepakati bersama. Ketika simbol tersebut kehilangan daya paksa, maka kewibawaan hukum ikut mengalami erosi.
Sudah saatnya seluruh institusi penegak hukum memperkuat komitmennya terhadap prinsip kepastian hukum. Publik tidak menuntut perlakuan istimewa bagi siapa pun. Yang diharapkan hanyalah konsistensi. Hukum harus ditegakkan berdasarkan fakta, alat bukti, dan putusan pengadilan, bukan berdasarkan tekanan, persepsi, ataupun pertimbangan yang berada di luar koridor hukum.
Negara hukum tidak diukur dari seberapa banyak perkara yang diproses, melainkan dari kemampuannya memastikan bahwa setiap putusan yang telah final benar-benar dilaksanakan tanpa pandang bulu. Ketika putusan inkracht tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan mengikat, maka sesungguhnya alarm bagi negara hukum sedang berbunyi.
Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib sebuah perkara, melainkan kepercayaan rakyat terhadap hukum itu sendiri. Dan ketika kepercayaan itu mulai luntur, negara hukum akan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan penegakan aturan: krisis legitimasi di mata masyarakat yang seharusnya dilindunginya.
(*)
