Semakin berkembangnya polemik yang berkaitan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan bahwa persoalan ini tidak lagi sekadar menjadi isu biasa. Perbincangan publik terus meluas, berbagai informasi bermunculan, dan sejumlah nama mulai disebut dalam berbagai pemberitaan. Di tengah situasi tersebut, masyarakat kini menunggu satu hal yang paling penting: kepastian hukum.
Ruang publik tidak boleh dibiarkan terlalu lama dipenuhi dugaan, bantahan, dan spekulasi. Sebab ketika fakta hukum belum hadir, opini akan mengambil alih. Dan ketika opini menjadi lebih dominan daripada fakta, maka kepercayaan publik terhadap institusi negara perlahan akan terkikis.
Redaksi berpandangan bahwa setiap informasi yang berkembang harus disikapi secara hati-hati dan proporsional. Tidak seorang pun boleh dinyatakan bersalah hanya karena namanya disebut dalam pemberitaan atau menjadi bahan perbincangan di media sosial. Asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati sebagai fondasi negara hukum.
Namun demikian, penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan berbagai dugaan yang berkembang tanpa kejelasan. Justru ketika nama-nama mulai disebut dan isu terus membesar, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai kewenangannya.
Masyarakat tidak sedang meminta vonis. Masyarakat hanya meminta kejelasan.
Jika memang terdapat indikasi pelanggaran hukum, maka proses harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Sebaliknya, jika berbagai dugaan yang berkembang tidak memiliki dasar hukum yang cukup, maka hal itu juga perlu disampaikan secara terbuka kepada publik agar tidak terjadi pembunuhan karakter terhadap pihak tertentu.
Yang menjadi perhatian adalah jangan sampai muncul persepsi bahwa hukum bergerak lambat ketika berhadapan dengan perkara yang menyita perhatian publik. Sebab dalam setiap kasus yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, kecepatan dan transparansi menjadi bagian penting dari akuntabilitas penegakan hukum.
Lebih jauh lagi, persoalan yang berkaitan dengan program-program publik harus mendapatkan perhatian serius. Setiap dugaan penyimpangan yang menyentuh kepentingan masyarakat harus ditangani secara terbuka agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan terhadap program pemerintah maupun lembaga negara yang menjalankannya.
Redaksi menilai bahwa langkah terbaik saat ini adalah membiarkan hukum bekerja, tetapi hukum juga harus terlihat bekerja. Masyarakat berhak mengetahui bahwa setiap informasi yang berkembang ditindaklanjuti secara profesional dan objektif.
Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Namun tidak boleh pula ada pihak yang dihukum oleh opini sebelum adanya pembuktian yang sah.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan bangsa ini bukan kegaduhan, melainkan keberanian untuk menghadirkan kebenaran. Dan kebenaran hanya dapat ditemukan melalui proses hukum yang independen, transparan, dan berkeadilan.
Karena itu, ketika kasus BGN terus bergulir dan nama-nama mulai disebut di ruang publik, aparat penegak hukum tidak boleh menunggu terlalu lama. Kepastian hukum adalah hak masyarakat. Dan menghadirkannya adalah kewajiban negara.
— Redaksi
