(LSM Soroti Jawaban yang Dinilai Masih Umum, Minta Bukti Evaluasi dan Hasil Pemeriksaan Dibuka ke Publik)
JAKARTA, Presisimedia.com– LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman) melayangkan permintaan klarifikasi lanjutan kepada Komisi Kepolisian Nasional (Komisi Kepolisian Nasional) terkait hasil penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat (SKM) atas dugaan pelayanan dalam penanganan laporan polisi di Jakarta Barat.
LSM menilai, penjelasan Kompolnas yang tertuang dalam surat resmi Nomor B-311/DT.01.06/5/2026 masih terlalu umum dan belum menjelaskan secara rinci dasar penilaian yang digunakan dalam menyimpulkan penanganan perkara telah sesuai prosedur.
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, mengatakan pihaknya meminta agar Kompolnas tidak hanya menyampaikan kesimpulan, tetapi juga membuka proses dan indikator evaluasi yang digunakan dalam pengawasan tersebut.
Minta Detail Evaluasi hingga Hasil Pemeriksaan
Dalam surat konfirmasi investigatifnya, P2NAPAS mempertanyakan sejumlah hal, mulai dari dasar evaluasi Kompolnas, hasil pemeriksaan para pihak yang telah dimintai keterangan, hingga tindak lanjut gelar perkara yang disebut dalam surat sebelumnya.
LSM juga menyoroti belum adanya kejelasan mengenai perkembangan klarifikasi terhadap Kantor Pertanahan Jakarta Barat terkait objek yang menjadi bagian dari laporan.
“Kesimpulan Sudah Ada, Tapi Prosesnya Belum Terlihat”
P2NAPAS menilai, minimnya rincian dalam penjelasan resmi membuat publik hanya menerima kesimpulan tanpa mengetahui proses yang melatarbelakanginya.
Menurut LSM, kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai pertanyaan di masyarakat terkait transparansi pengawasan penanganan laporan oleh aparat penegak hukum.
Singgung Keterbukaan Informasi Publik
LSM P2NAPAS menegaskan permintaan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Mereka menilai, keterbukaan tidak hanya sebatas hasil akhir, tetapi juga mencakup proses, parameter penilaian, serta dokumen pendukung yang menjadi dasar kesimpulan.
Tembusan ke Mabes Polri, Menko Polhukam, dan Ombudsman
Surat tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah lembaga negara, yakni:
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI
Ombudsman Republik Indonesia
Tembusan itu disebut sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan eksternal terhadap penanganan pengaduan masyarakat.
LSM Akan Pantau Respons Lanjutan
LSM P2NAPAS menyatakan akan terus memantau perkembangan tindak lanjut klarifikasi tersebut, sembari menunggu jawaban tambahan dari Kompolnas.
“Publik berhak tahu bukan hanya hasil, tapi juga cara kesimpulan itu dibentuk,” demikian pernyataan sikap yang disampaikan dalam surat tersebut.
(Tim Redaksi)
