“Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka tunggulah kehancurannya.”
Ada satu kesalahan yang sering dianggap biasa dalam birokrasi dan pemerintahan, padahal dampaknya sangat besar terhadap masa depan sebuah institusi. Kesalahan itu adalah menempatkan orang yang salah pada jabatan yang salah.
Jabatan bukan sekadar kursi dan meja kerja. Jabatan adalah amanah, tanggung jawab, sekaligus kewenangan untuk menentukan arah kebijakan dan nasib banyak orang. Karena itu, jabatan seharusnya diberikan kepada mereka yang memiliki kapasitas, integritas, pengalaman, dan kemampuan untuk menjalankannya. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya.
Tidak sedikit jabatan strategis yang diisi bukan karena kompetensi, melainkan karena kedekatan. Bukan karena prestasi, melainkan karena hubungan pribadi. Bukan karena profesionalisme, melainkan karena loyalitas kepada individu tertentu. Akibatnya, lahirlah pejabat yang pandai mencari muka tetapi miskin kemampuan, tinggi jabatan tetapi rendah kualitas kepemimpinan.
Ketika orang yang tidak memahami bidangnya ditempatkan pada posisi penting, maka keputusan yang dihasilkan sering kali tidak berdasarkan pengetahuan dan pertimbangan yang matang. Program menjadi tidak efektif, pengawasan melemah, pelayanan publik memburuk, dan anggaran berpotensi disalahgunakan. Kesalahan demi kesalahan terjadi, bukan karena tidak ada aturan, melainkan karena aturan dijalankan oleh orang yang tidak memahami esensinya.
Lebih parah lagi ketika mereka yang tidak layak menduduki jabatan merasa paling benar karena memiliki kekuasaan. Kritik dianggap ancaman, masukan dianggap gangguan, dan pengawasan dianggap musuh. Dalam situasi seperti ini, organisasi tidak lagi bergerak menuju kemajuan, tetapi perlahan menuju kemunduran.
Sejarah membuktikan bahwa banyak lembaga dan pemerintahan mengalami kegagalan bukan karena kekurangan sumber daya, melainkan karena kekurangan figur yang tepat untuk memimpin. Orang-orang profesional dan berintegritas sering kali tersingkir oleh mereka yang hanya mengandalkan kedekatan dengan pusat kekuasaan. Akibatnya, kualitas birokrasi menurun dan kepercayaan publik ikut runtuh.
Sebuah organisasi tidak akan hancur karena adanya kritik. Sebuah pemerintahan tidak akan runtuh karena adanya pengawasan. Sebaliknya, kehancuran justru dimulai ketika orang-orang yang tidak memiliki kapasitas diberi kewenangan besar untuk mengendalikan arah organisasi. Dari sanalah lahir keputusan yang salah, kebijakan yang keliru, dan kegagalan yang terus berulang.
Karena itu, prinsip the right man on the right place bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan mutlak. Jabatan harus diberikan kepada mereka yang memang layak, bukan kepada mereka yang sekadar dekat dengan kekuasaan. Sebab ketika kompetensi dikalahkan oleh kepentingan, integritas dikalahkan oleh loyalitas semu, dan profesionalisme dikalahkan oleh nepotisme, maka sesungguhnya kehancuran sedang dipersiapkan.
Ketika orang salah duduk di kursi yang salah, yang dipertaruhkan bukan hanya kinerja sebuah lembaga. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik, masa depan organisasi, dan nasib masyarakat yang menjadi korban dari setiap keputusan yang lahir dari ketidakmampuan. Maka jika hari ini jabatan diberikan kepada yang bukan ahlinya, jangan heran apabila esok yang datang bukan kemajuan, melainkan kehancuran.
— Ahmad Husein Batu Bara —
Ketua Umum LSM P2NAPAS.
