Oleh: Benny Parapat (Aktivis dan Pemerhati Politik)
Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan alam melimpah. Tanahnya subur, lautnya luas, sumber dayanya berlimpah, dan potensinya begitu besar. Namun di balik megahnya gedung pencakar langit, pertumbuhan investasi, serta berbagai klaim keberhasilan pembangunan, tersimpan sebuah paradoks yang sulit dibantah: masih banyak rakyat yang hidup dalam kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Pertanyaan yang layak diajukan hari ini adalah: apakah kondisi tersebut masih pantas dimaklumi sebagai bagian dari proses pembangunan, atau justru menjadi alarm bahwa ada yang salah dalam arah pengelolaan negara?
Lingkaran Setan Kemiskinan yang Tak Kunjung Putus
Di lapisan masyarakat paling bawah, kemiskinan masih menjadi persoalan nyata yang belum terselesaikan. Banyak masyarakat bekerja dari pagi hingga malam, namun tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak lagi semata-mata persoalan individu, melainkan telah menjadi persoalan struktural yang membutuhkan solusi kebijakan yang serius.
Situasi tersebut diperparah oleh tingginya harga kebutuhan pokok yang terus menekan daya beli masyarakat. Harga beras, minyak goreng, cabai, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya sering kali mengalami kenaikan yang tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan masyarakat.
Ironisnya, petani dan nelayan sebagai produsen utama pangan justru belum menikmati kesejahteraan yang memadai. Sementara di sisi lain, konsumen harus membayar harga yang semakin mahal. Rantai distribusi yang panjang, ketergantungan pada tengkulak, serta lemahnya tata kelola pangan menjadi faktor yang terus memperburuk keadaan.
Ketika Hak Dasar Menjadi Kemewahan
Persoalan tidak berhenti pada kebutuhan pangan. Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak dasar warga negara juga masih menghadapi berbagai tantangan.
Pendidikan yang semestinya menjadi instrumen mobilitas sosial belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi tersebut. Biaya pendidikan yang terus meningkat, ketimpangan kualitas sekolah, hingga kesenjangan akses teknologi antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil masih menjadi kenyataan yang dihadapi jutaan anak bangsa.
Kondisi serupa juga terjadi di sektor kesehatan. Tidak sedikit keluarga berpenghasilan rendah yang harus menghadapi pilihan sulit antara membiayai pengobatan atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, kesehatan yang seharusnya menjadi hak dasar perlahan berubah menjadi barang mewah yang tidak mudah dijangkau semua lapisan masyarakat.
Apabila pendidikan dan kesehatan tidak dapat diakses secara setara, maka ketimpangan hari ini sesungguhnya sedang diwariskan kepada generasi berikutnya.
Generasi Muda dan Kecemasan Masa Depan
Di tengah harapan besar terhadap bonus demografi, generasi muda justru menghadapi tantangan yang tidak ringan. Setiap tahun jumlah lulusan sekolah dan perguruan tinggi terus bertambah, sementara lapangan pekerjaan yang tersedia belum mampu mengimbangi pertumbuhan tersebut.
Akibatnya, angka pengangguran dan setengah menganggur tetap menjadi persoalan yang serius. Bahkan bagi mereka yang berhasil memperoleh pekerjaan, banyak yang masih dihadapkan pada upah rendah, status kerja yang tidak pasti, serta minimnya jaminan perlindungan sosial.
Fenomena ini menciptakan kecemasan kolektif di kalangan generasi muda. Mereka berpendidikan, memiliki kemampuan, dan memiliki cita-cita, tetapi sering kali tidak menemukan ruang yang cukup untuk berkembang secara optimal.
Korupsi, Ketidakadilan Hukum, dan Demokrasi yang Mahal
Berbagai persoalan sosial dan ekonomi tersebut tidak muncul begitu saja. Salah satu akar persoalan yang paling mendasar adalah masih kuatnya praktik korupsi dalam berbagai lini kehidupan bernegara.
Korupsi bukan sekadar kejahatan administrasi atau pelanggaran hukum. Korupsi adalah perampasan hak rakyat. Setiap rupiah uang negara yang diselewengkan sejatinya adalah dana yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, meningkatkan pelayanan kesehatan, memperbaiki infrastruktur, atau membantu masyarakat yang membutuhkan.
Di saat yang sama, rasa keadilan publik sering kali terganggu oleh persepsi bahwa hukum belum sepenuhnya berjalan secara setara. Ungkapan “tajam ke bawah, tumpul ke atas” masih sering terdengar dalam berbagai diskusi publik, menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum.
Persoalan tersebut semakin kompleks ketika demokrasi semakin mahal dan transaksional. Biaya politik yang tinggi mendorong munculnya praktik-praktik yang menjauhkan demokrasi dari substansinya. Akibatnya, kompetisi politik lebih banyak ditentukan oleh kekuatan modal dibandingkan kualitas gagasan, integritas, maupun kapasitas kepemimpinan.
Rakyat akhirnya hanya menjadi objek yang dicari saat pemilu, tetapi sering kali terlupakan setelah proses politik selesai.
Haruskah Rakyat Kembali ke Jalan?
Pertanyaan ini tentu tidak dapat dijawab secara sederhana. Namun satu hal yang pasti, membiarkan berbagai persoalan tersebut terus berlangsung tanpa koreksi berarti sama saja dengan menormalisasi ketidakadilan.
Dalam sistem demokrasi, menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Demonstrasi dan gerakan sosial adalah bagian dari mekanisme kontrol rakyat terhadap kekuasaan, terutama ketika saluran-saluran formal dianggap tidak lagi efektif menyampaikan aspirasi.
Namun esensi perjuangannya bukan semata-mata soal turun ke jalan. Yang lebih penting adalah bagaimana rakyat terus menjaga kesadaran kritis, mengawasi kekuasaan, serta memastikan bahwa negara tetap berjalan sesuai amanat konstitusi: melindungi seluruh rakyat Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jika pemerintah mampu mendengar suara rakyat dan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, maka jalanan tidak perlu menjadi ruang terakhir perjuangan. Tetapi jika ketidakadilan terus dibiarkan, maka sejarah menunjukkan bahwa rakyat selalu memiliki cara untuk mengingatkan penguasa tentang siapa sesungguhnya pemilik kedaulatan dalam sebuah negara demokrasi.
Ibu Pertiwi tidak membutuhkan belas kasihan. Ia membutuhkan keberanian untuk memperbaiki keadaan. Sebab bangsa yang besar bukanlah bangsa yang mampu menyembunyikan masalahnya, melainkan bangsa yang berani menghadapi dan menyelesaikannya.
(*)
