BENGKULU SELATAN, Presisimedia.com-Inspektorat dan Aparat penegak hukum (APH) segera usut atas dugaan Mark-up Dana Desa Suka Bandung Kecamatan Pino Raya Kecamatan Kabupaten Bengkulu Selatan. Inspektorat dan APH diminta Audit dan Investigasi Dana Desa Tahun anggaran 2022-2025, Rabu (03 Juni 2026)
Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) baik itu Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Tipikor Polres Bengkulu Selatan didesak mengusut kasus dugaan Mark-up Dana Desa Desa Suka Bandung Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.
Hal ini perlu dilakukan karena terindikasi dalam pengelolaan anggaran negara tersebut tidak transparan dan terkesan ditutup-tutupi. Sehingga kuat dugaan mark-up atas penggunaan dana desa yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Diduga ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.
Hal ini diketahui atas konfirmasi awak media kepada kepala desa Suka Bandung melalui pesan singkat washapp yang mempertanyakan Tentang kegiatan pemerintah desa Padang tahun anggaran 2022-2025. Dimana kepala desa tidak memberikan hak jawabnya terkait pertanyaan tersebut.
Beberapa program yang sudah berjalan dan terealisasi seperti pengadaan cctv dan Alat pemadam kebakaran dan tong sampah diduga dimark-up tidak sesuai dengan harga pasar yang ada.
Aktivis anti korupsi Bengkulu Selatan Anton Putra Jaya mengatakan penggunaan anggaran dana desa harus di kelola dengan baik oleh pemerintah desa untuk kemakmuran dan kemajuan desa itu sendiri. Juga dalam pengelolaan anggaran dana desa harusnya transparan dan akuntabel agar mendapatkan kepercayaan dari masyakarat .
“Pengadaan cctv, alat pemadam kebakaran dan tong sampah menurut informasi yang di peroleh di beli desa jauh melebihi harga dipasaran. Bila kita lihat harga dipasaran sangat jauh selisihnya,” Kata Anton dengan tegas.
Ini bisa menjadi pintu masuk Inspektorat Dan APH dalam melakukan pemerikasaan atas dugaan Mark-up relalisasi anggaran Dana Desa Suka Bandung Pino Raya. Dan juga bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain di Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam mengelolah dan merealisasikan dana desa agar tidak tersandung masalah hukum.
“Karena itu inspektorat, Kejaksaan negeri dan Tipikor Polres Bengkulu Selatan segera melakukan pemeriksaan dan investigasi khusus terkait alokasi Dana Desa (DD) Suka Bandung tahun anggaran 2022- 2025 karena sampai berita ini di terbitkan kades tidak memberikan respon atas hak jawab yang dimiliki dari awak media. Kades enggan menggunakan hak jawabnya sehingga keterbukaan Informasi publik sama sekali tidak berjalan.
(Iklandiyanto)
