Jakarta | Presisimedia.com– Pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto memunculkan pertanyaan publik mengenai dasar evaluasi yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Di tengah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan pemerintah, transparansi dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman) meminta pemerintah membuka hasil evaluasi yang menjadi dasar pergantian pimpinan BGN. Menurut organisasi tersebut, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi aktual lembaga yang mengelola salah satu program dengan anggaran terbesar dalam pemerintahan saat ini.
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, mengatakan bahwa pergantian pimpinan merupakan kewenangan pemerintah. Namun karena BGN mengelola program strategis nasional yang menyangkut kepentingan jutaan masyarakat, publik berhak mengetahui alasan dan hasil evaluasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan.
“Pergantian pimpinan tentu menjadi hak prerogatif pemerintah. Namun masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui apa yang sebenarnya dievaluasi dan sejauh mana hasil evaluasi tersebut menjadi dasar perubahan kepemimpinan di BGN,” ujarnya.
P2NAPAS menilai bahwa semakin besar anggaran yang dikelola suatu lembaga, semakin besar pula tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Oleh sebab itu, pemerintah dinilai perlu menjelaskan kepada publik apakah pergantian tersebut merupakan bagian dari penguatan kelembagaan, respons terhadap evaluasi kinerja, atau langkah perbaikan terhadap berbagai tantangan yang dihadapi program di lapangan.
Dalam surat konfirmasi yang disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, P2NAPAS meminta penjelasan mengenai dasar pergantian pimpinan BGN, capaian Program Makan Bergizi Gratis, mekanisme pengawasan penggunaan anggaran, serta langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk memastikan program tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menurut P2NAPAS, hingga saat ini pemerintah memang telah memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan normal dan tidak terganggu oleh pergantian pimpinan. Namun penjelasan mengenai hasil evaluasi yang menjadi dasar perubahan tersebut masih menjadi perhatian publik.
“Transparansi bukan ancaman bagi pemerintah. Justru keterbukaan akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan menghilangkan berbagai spekulasi yang berkembang di tengah publik,” kata Ahmad.
P2NAPAS juga menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Lebih dari itu, keberhasilan program harus tercermin dari kualitas tata kelola, efektivitas distribusi, efisiensi penggunaan anggaran, serta kemampuan lembaga dalam mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan keuangan negara.
Di tengah transisi kepemimpinan BGN, publik kini menunggu langkah pemerintah untuk membuka hasil evaluasi yang menjadi dasar pergantian tersebut. Sebab bagi masyarakat, yang lebih penting dari pergantian figur adalah adanya jaminan bahwa program strategis nasional benar-benar dikelola secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.
Hingga berita ini diterbitkan, pemerintah menegaskan bahwa seluruh program dan layanan BGN, khususnya Program Makan Bergizi Gratis, tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak mengalami gangguan pelayanan kepada masyarakat.Subheadline: LSM P2NAPAS menilai keterbukaan hasil evaluasi Badan Gizi Nasional penting untuk menjaga akuntabilitas Program Makan Bergizi Gratis dan kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran negara.
(Tim Redaksi)
