Jabatan mungkin telah usai, tetapi kewajiban memberikan penjelasan kepada masyarakat tetap melekat.”
Jabatan publik bukan sekadar kedudukan yang memberikan kewenangan, tetapi juga amanah yang mengandung tanggung jawab moral kepada masyarakat. Tanggung jawab itu tidak berakhir ketika masa jabatan selesai. Justru dalam berbagai situasi, kewajiban untuk memberikan penjelasan kepada publik tetap melekat, bahkan setelah seseorang tidak lagi berada di kursi kekuasaan.
Belakangan, perhatian publik tertuju pada berbagai informasi dan pengakuan yang berkembang terkait dugaan peristiwa yang menyeret nama seorang mantan pejabat. Terlepas dari benar atau tidaknya informasi tersebut, muncul satu persoalan yang lebih besar: kebutuhan akan keterbukaan dan klarifikasi.
Publik tidak berhak menghakimi tanpa proses hukum. Namun publik berhak bertanya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari prinsip demokrasi yang harus dihormati oleh siapa pun, terlebih oleh mereka yang pernah menerima mandat dan kepercayaan dari masyarakat.
Dalam situasi seperti ini, klarifikasi bukanlah bentuk kelemahan. Sebaliknya, klarifikasi merupakan bentuk penghormatan kepada publik. Ketika pertanyaan muncul dan berkembang luas, penjelasan yang terbuka dapat menjadi jalan terbaik untuk menghindari kesimpangsiuran informasi serta mencegah berkembangnya spekulasi yang tidak perlu.
Masyarakat saat ini semakin kritis. Mereka tidak lagi menilai seseorang hanya dari jabatan yang pernah diemban, tetapi juga dari sikap yang ditunjukkan ketika menghadapi persoalan. Integritas tidak diukur dari seberapa tinggi jabatan yang pernah diduduki, melainkan dari keberanian untuk menjawab pertanyaan yang muncul di ruang publik.
Karena itu, siapa pun yang namanya disebut dalam suatu persoalan yang menjadi perhatian masyarakat sepatutnya memberikan ruang bagi klarifikasi dan keterbukaan. Jika informasi yang beredar tidak benar, bantahan yang disertai fakta akan memperjelas keadaan. Jika terdapat kesalahpahaman, maka penjelasan yang jujur akan menjadi solusi.
Pada akhirnya, publik tidak membutuhkan kegaduhan atau polemik berkepanjangan. Publik membutuhkan kejelasan. Sebab kepercayaan dibangun melalui transparansi, bukan melalui keheningan.
Dan bagi seorang mantan pejabat, tanggung jawab moral kepada publik adalah warisan yang nilainya jauh lebih besar daripada jabatan yang pernah dimiliki.
(Redaksi Presisimedia.com)