PASAMAN, PresisiMedia.com – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat memberikan klarifikasi terkait kondisi sejumlah fasilitas di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Rimbo Panti yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk kondisi mushalla yang disebut telah lama tidak mendapatkan perbaikan.
Dalam keterangannya kepada PresisiMedia.com, BKSDA menjelaskan bahwa sebagian besar fasilitas yang berada di kawasan TWA Rimbo Panti merupakan aset Pemerintah Kabupaten Pasaman. Sementara fasilitas yang menjadi tanggung jawab BKSDA, seperti Pos Panti, telah dilakukan pemeliharaan.
“Terkait fasilitas, fasilitas tersebut merupakan fasilitas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman. Sedangkan fasilitas milik BKSDA berupa Pos Panti sudah dilakukan pemeliharaan,” jelas pihak BKSDA.
Penjelasan tersebut disampaikan menyusul adanya perhatian masyarakat terhadap kondisi sejumlah fasilitas pendukung wisata, termasuk mushalla yang berada di kawasan wisata alam tersebut.
Selain menjelaskan status fasilitas, BKSDA juga mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Pasaman sedang membahas kerja sama pengelolaan TWA Rimbo Panti. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperjelas pola pengelolaan kawasan wisata dan tanggung jawab masing-masing pihak.
“Saat ini BKSDA dan Pemda Pasaman dalam proses pembahasan kerja sama pengelolaan TWA Rimbo Panti,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasaman saat dikonfirmasi PresisiMedia.com menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya dari pejabat sebelumnya, mushalla serta lokasi pengembangan objek wisata di kawasan Rimbo Panti masih berstatus aset BKSDA di bawah Kementerian Kehutanan.
“Terhadap mushalla serta lokasi pengembangan objek pariwisata di Rimbo Panti masih aset BKSDA. Ke depan akan kita lakukan kerja sama atau MoU terkait bagaimana pengelolaannya,” ujarnya.
Menurutnya, koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pasaman dan BKSDA perlu diperkuat melalui nota kesepahaman (MoU) agar pengelolaan kawasan wisata, termasuk fasilitas pendukungnya, memiliki kejelasan kewenangan.
Menanggapi kondisi mushalla yang disebut masyarakat telah lama tidak mendapatkan perbaikan, pihak Disporabudpar Pasaman menyatakan akan tetap berupaya mencari solusi meskipun saat ini pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.
“Namun kita akan berupaya mencari solusi dengan kondisi efisiensi saat ini,” katanya.
Adanya keterangan dari kedua pihak menunjukkan perlunya kejelasan lebih lanjut mengenai status aset dan kewenangan pengelolaan sejumlah fasilitas di kawasan TWA Rimbo Panti. Masyarakat berharap koordinasi yang tengah dibangun antara BKSDA dan Pemerintah Kabupaten Pasaman dapat segera menghasilkan langkah konkret sehingga fasilitas umum, termasuk mushalla yang menjadi kebutuhan wisatawan, dapat memperoleh perhatian dan pemeliharaan yang lebih optimal.
Selain menjadi kawasan konservasi, TWA Rimbo Panti juga merupakan salah satu destinasi wisata alam yang cukup dikenal di Kabupaten Pasaman. Karena itu, keberadaan fasilitas yang layak dan terawat dinilai penting untuk mendukung kenyamanan pengunjung serta meningkatkan daya tarik kawasan wisata tersebut.
(Red/PresisiMedia.com)
