Pasaman Barat, Presisimedia.com–Kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap seorang wartawan media online di Kabupaten Pasaman Barat kini menjadi sorotan publik setelah Polres Pasaman Barat resmi menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
SPDP tersebut dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sebagai tindak lanjut atas laporan polisi Nomor: LP/B/23/I/2026/SPKT/POLRES PASAMAN BARAT/POLDA SUMATERA BARAT tertanggal 28 Januari 2026.
Baca juga :
*Penyelidikan Kasus Pasbar Berlanjut, Polisi Tambah Pemeriksaan dan Kaji Libatkan Ahli Bahasa*
https://presisimedia.com/penyelidikan-kasus-pasbar-berlanjut-polisi-tambah-pemeriksaan-dan-kaji-libatkan-ahli-bahasa/
Berdasarkan dokumen resmi kepolisian, penyidik Satreskrim Polres Pasaman Barat mulai melakukan penyidikan sejak 18 Mei 2026 terkait dugaan tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui ucapan lisan yang diduga disampaikan di hadapan umum.
Peristiwa tersebut disebut terjadi pada Selasa, 27 Januari 2026 sekitar pukul 10.52 WIB di Jorong Bandua Balai, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan dugaan pelanggaran Pasal 433 ayat (1) KUHP tentang pencemaran nama baik. Polisi menyebut proses penyidikan dilakukan guna mendalami fakta hukum, memeriksa saksi-saksi, serta melengkapi alat bukti yang diperlukan.
Baca juga :
*SP2HP Terbit, Polres Pasbar Sampaikan Perkembangan Penyelidikan Laporan Warga*
https://presisimedia.com/sp2hp-terbit-polres-pasbar-sampaikan-perkembangan-penyelidikan-laporan-warga/
Kasus ini menjadi perhatian berbagai kalangan karena korban diketahui berprofesi sebagai wartawan media online. Sejumlah pihak menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut nama baik pribadi, tetapi juga menyentuh marwah profesi pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas dan profesional dalam menangani perkara tersebut.
“Wartawan adalah pilar demokrasi yang dilindungi undang-undang. Kalau ada dugaan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap wartawan, maka aparat penegak hukum harus hadir memberikan kepastian hukum. Jangan sampai profesi wartawan dipandang lemah dan bisa direndahkan seenaknya di ruang publik,” tegas Ahmad Husein Batu Bara.
Ia juga mengingatkan bahwa kebebasan pers harus dihormati sebagai bagian penting dari kontrol sosial di tengah masyarakat.
“Pers bekerja untuk kepentingan publik. Kalau wartawan mulai diintimidasi atau diserang kehormatannya, maka itu bisa menjadi ancaman terhadap kebebasan pers itu sendiri. Negara tidak boleh kalah terhadap tindakan yang berpotensi membungkam profesi pers,” tambahnya.
Meski demikian, pihak kepolisian menegaskan bahwa proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Hingga kini, proses penyidikan masih berlangsung dan masyarakat menunggu perkembangan lanjutan terkait perkara yang menjadi perhatian publik tersebut.
(Ismail Hasan)
