Madina – Kritik publik terhadap dugaan lemahnya pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mencuat di media sosial, khususnya melalui grup Facebook “Madina Barometer Opini Bbir”. Unggahan tersebut menyoroti praktik penyaluran BBM yang dinilai tidak sesuai ketentuan di tengah kondisi darurat bencana.
Dalam unggahan yang viral itu, masyarakat mempersoalkan tiga aktivitas yang diduga terjadi di lapangan, yaitu:
1. BBM PETI (aktivitas di lokasi tambang ilegal).
2. Angkot yang diduga melansir BBM menggunakan galon dari SPBU.
3. Pengecer BBM yang mematok harga jauh di atas HET.
Warga mengaku menemukan harga BBM eceran yang mencapai Rp20.000 hingga Rp80.000 per liter, padahal sebagian di antaranya termasuk BBM bersubsidi. Kondisi ini terjadi bersamaan dengan antrean panjang masyarakat di SPBU akibat kelangkaan.
Seorang warga, Budi Utama, menulis bahwa ia terpaksa membeli BBM seharga Rp80 ribu per liter karena kebutuhan mendesak.
Warga lain bertanya kapan persoalan kelangkaan BBM dan gas elpiji akan berakhir di daerah tersebut.
Publik Pertanyakan Langkah Penegakan Hukum
Sejumlah komentar mempertanyakan tindakan aparat dalam mengatasi dugaan praktik penyimpangan tersebut. Warganet berharap adanya langkah tegas dari kepolisian.
Lubis Rajana, dalam komentarnya, meminta aparat penegak hukum bertindak terhadap pengecer BBM yang dinilai memanfaatkan situasi darurat.
Komentar lain juga menyinggung soal tambang ilegal dan keberadaannya yang dianggap ikut memengaruhi situasi energi di Madina.
Di ruang diskusi itu, publik menilai perlu ada kepastian penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga melanggar aturan distribusi BBM.
Seruan kepada Kapolres Madina
Unggahan yang viral tersebut juga menyampaikan seruan kepada Kapolres Madina untuk mengambil langkah cepat dan terukur dalam menghadapi situasi darurat. Publik berharap agar aparat dapat menindak pihak yang diduga melakukan pelansiran dan penjualan BBM bersubsidi di atas harga resmi, apabila terbukti.
Warga menilai bahwa tindakan penegakan hukum yang cepat dibutuhkan bukan hanya untuk menyelesaikan persoalan saat bencana, melainkan juga untuk mencegah praktik serupa yang disebut telah terjadi sejak lama.
Fenomena ini menunjukkan bahwa keluhan dan tekanan publik terhadap pengawasan distribusi BBM di Madina semakin kuat. Hingga berita ini ditayangkan, Polres Madina belum menyampaikan keterangan resmi terkait viralnya kritikan warganet tersebut.
(Redaksi)
