SUMBAR , Presesimedia.com. — Sebuah video yang tengah viral menampilkan Anggota DPR RI Andre Rosiade menyampaikan kritik keras terhadap Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, terkait maraknya kasus pembalakan liar di wilayah Sumbar yang terus memicu bencana ekologis.
Dalam video tersebut, Andre menegaskan pentingnya ketegasan pemerintah dan aparat penegak hukum:
> “Pak Mahyeldi minta ketegasan bapak. Minta ketegasan Gubernur Sumbar Mahyeldi. Kapolda, Pangdam, tangkap pembalak liar.
Kalau tidak tegas Pemerintah dan Forkopimda ini, bencana alam akan berulang. Ayo Pak Mahyeldi, ditunggu Pak Gubernur.”
Pernyataan itu langsung memicu diskusi publik, mengingat Sumatera Barat berulang kali dilanda banjir bandang, longsor, serta kerusakan hutan yang dikaitkan dengan aktivitas ilegal logging.
Ketum LSM P2NAPAS: Pemerintah Harus Respons Cepat, Jangan Menunggu Bencana
Menanggapi viralnya video tersebut, Ketua Umum LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman), Ahmad Husein Batu Bara, menegaskan bahwa kritik Andre Rosiade tidak boleh dianggap sebagai serangan politik, melainkan sebagai peringatan keras terkait buruknya pengawasan lingkungan.
Ahmad Husein mengatakan:
> “Kritik ini harus dijawab dengan tindakan nyata. Pembalakan liar bukan isu baru di Sumbar. Hampir setiap tahun kami menerima laporan masyarakat tentang aktivitas ilegal yang menyebabkan banjir, longsor, dan kerusakan ekosistem.”
Ia menegaskan bahwa pemerintah tak boleh hanya reaktif setelah bencana terjadi.
> “Penertiban harus menyeluruh, dari pelaku lapangan sampai aktor intelektualnya. Jangan ada yang kebal hukum. Publik ingin melihat tindakan, bukan sekadar imbauan,” tegasnya.
P2NAPAS Desak Transparansi dan Penegakan Hukum yang Konsisten
LSM P2NAPAS mendorong Pemprov Sumbar dan Forkopimda untuk: memperkuat patroli dan penindakan di kawasan rawan pembalakan liar;, membuka data penindakan secara berkala kepada publik;, menindak tegas jaringan mafia kayu;, melibatkan LSM serta masyarakat dalam pengawasan hutan.
Menurut Ahmad Husein, langkah-langkah itu penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
> “Kami tidak membela siapa pun, yang kami bela adalah keselamatan masyarakat. Pengelolaan hutan harus transparan dan diawasi. Kalau semua pihak tegas, bencana bisa diminimalkan.”
Publik Menunggu Sikap Gubernur
Hingga berita ini diturunkan, publik menunggu respons resmi dari Gubernur Mahyeldi terkait desakan Andre Rosiade dan kritik P2NAPAS. Isu pembalakan liar diperkirakan akan menjadi salah satu perhatian utama masyarakat, terutama menjelang musim hujan.
(Tim Redaksi)
Tags:
#Andre Rosiade, #Mahyeldi, #Gubernur Sumbar, #Pembalakan Liar, #Illegal Logging, #Ilegal Mining#Sumatera Barat, P2NAPAS, #Ahmad Husein Batu Bara, #Bencana Alam Sumbar, #Forkopimda Sumbar, #Lingkungan Hidup, #Berita Viral, #Isu Hutan Sumbar, #Politik Sumbar, #DPR RI, #Penegakan Hukum, #Kapolda Sumbar, #Pangdam, #Kritik Pemerintah, #Berita Online Sumbar
