Bengkulu Selatan – presesimedia.com. Besaran tunjangan anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan kembali memantik kritik tajam. Di tengah warga yang masih bergulat dengan kemiskinan dan keterbatasan akses dasar, setiap anggota DPRD menerima tunjangan perumahan Rp12 juta per bulan, fasilitas rumah dinas lengkap untuk pimpinan, dan dana transportasi harian Rp400 ribu.
Polemik ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah wakil rakyat lebih fokus pada kenyamanan pribadi daripada kepentingan rakyat yang diwakili?
Tunjangan dan Fasilitas Jauh dari Realitas Warga
Data yang beredar menunjukkan besaran tunjangan DPRD jauh di atas kebutuhan riil masyarakat. Harga sewa rumah layak di Kota Manna, misalnya, jauh lebih rendah dibanding tunjangan perumahan Rp12 juta per bulan.
Seorang pengamat sosial menyoroti, “Di tengah warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, tunjangan sedemikian besar bagi wakil rakyat menunjukkan lemahnya empati dan kepekaan sosial.”
Pimpinan DPRD bahkan menikmati fasilitas rumah dinas lengkap, yang semakin memperlebar jarak antara kehidupan anggota DPRD dengan masyarakat yang mereka wakili.
Kesenjangan Ekonomi Semakin Terasa
Bengkulu Selatan termasuk salah satu kabupaten dengan angka kemiskinan tinggi di Provinsi Bengkulu. Banyak warga masih menghadapi keterbatasan layanan dasar, lapangan kerja minim, dan daya beli rendah.
Aktivis masyarakat menilai, fokus pada tunjangan besar bagi DPRD justru memperlebar kesenjangan sosial dan mengikis legitimasi wakil rakyat. “Legitimasi DPRD seharusnya dibangun dari keberpihakan kepada rakyat kecil, bukan dari angka tunjangan yang membuat jarak antara rakyat dan wakilnya semakin melebar,” ungkap seorang aktivis yang enggan disebutkan namanya.
Janji Politik vs Realita Tunjangan
Janji politik yang disampaikan saat kampanye kini dipertanyakan. Kebijakan internal yang menonjolkan fasilitas pribadi di tengah kebutuhan rakyat dinilai sebagai tanda lemahnya kepedulian sosial.
“Rakyat tidak menuntut kemewahan, tapi wakil yang nyata dan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan bersama,” tambah aktivis tersebut.
Pertanyaan Publik Belum Dijawab
Presesimedia.com telah mengirimkan konfirmasi resmi kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, menanyakan:
Apakah tunjangan perumahan dan transportasi sejalan dengan kondisi sosial‑ekonomi masyarakat?
Apa pertimbangan DPRD dalam memberikan fasilitas rumah dinas kepada pimpinan?
Apakah ada evaluasi internal terkait besaran tunjangan agar lebih proporsional?
Bagaimana DPRD merespons kritik publik terkait tunjangan dan fasilitas?
Bagaimana DPRD memastikan legitimasi tetap kuat di mata masyarakat?
Bagaimana DPRD menyeimbangkan hak anggota dengan kepedulian sosial kepada rakyat?
Hingga berita ini diterbitkan, Sekretariat DPRD belum memberikan keterangan resmi.
Harapan Publik: Kepedulian, Bukan Kenyamanan
Momentum polemik ini seharusnya menjadi ruang refleksi bagi DPRD Bengkulu Selatan. Publik menuntut keberanian untuk meninjau ulang kebijakan tunjangan, membuka dialog transparan, dan menempatkan kebutuhan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
Tanpa langkah konkret, legitimasi DPRD bisa tersisa simbol semata, sementara kepercayaan publik terus terkikis.
(Iklandiyanto),
Redaksi Presesimedia.com
