Jakarta – Presesimedia.com
Retret Sekretaris Daerah se-Indonesia yang digelar di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, pada 26–29 Oktober 2025, menjadi ajang refleksi nasional atas arah kebijakan fiskal dan pembangunan daerah menjelang tahun anggaran 2026.
Forum strategis yang dihadiri seluruh Sekda se-Indonesia ini diharapkan menjadi ruang konsolidasi untuk memperjuangkan keseimbangan fiskal daerah di tengah kebijakan pengetatan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Namun dari Kabupaten Pasaman, justru muncul keheningan birokrasi yang menimbulkan tanda tanya publik.
Pasaman di Persimpangan Fiskal
Sebagai daerah dengan kapasitas fiskal yang terbatas, Pasaman memerlukan kepemimpinan birokrasi yang tanggap, berani, dan adaptif terhadap dinamika fiskal nasional.
Kebijakan rasionalisasi TKD yang diterapkan pemerintah pusat akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan daerah dalam membiayai layanan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Tanpa langkah strategis dan perencanaan fiskal yang matang, risiko perlambatan pembangunan daerah menjadi sangat nyata. Retret Sekda sejatinya merupakan forum untuk memperjuangkan program prioritas daerah—namun hingga kini publik belum memperoleh kejelasan agenda strategis apa yang diusung oleh Kabupaten Pasaman ke forum tersebut.
Padahal, sinkronisasi antara RPJMD Kabupaten Pasaman dengan arah kebijakan nasional menjadi sangat krusial agar pembangunan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Respons Sekda Pasaman: “Baiknya Ditanyakan ke Kemendagri Saja”
Ketika dikonfirmasi terkait keterlibatannya dalam kegiatan Retret Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman, Yudesri, memberikan jawaban singkat dan berhati-hati:
> “Baiknya ditanyakan ke Kemendagri saja, Dinda… sebab kami diundang dan diwajibkan mengikuti. Jadi kurang pas kalau saya yang memberikan pernyataan,”
ujar Yudesri melalui pesan singkat. 🙏🙏🙏
Sikap ini mencerminkan kehati-hatian birokrasi dalam merespons kebijakan pusat. Namun, di sisi lain, juga menimbulkan pertanyaan: sejauh mana independensi dan daya tawar daerah dalam memperjuangkan kepentingan fiskalnya di hadapan pemerintah pusat?
Efisiensi Tanpa Mengorbankan Layanan Publik
Dalam iklim fiskal yang semakin ketat, seorang Sekda bukan sekadar pelaksana administratif, tetapi juga arsitek efisiensi yang harus memastikan bahwa kebijakan penghematan tidak mengorbankan pelayanan publik.
Langkah seperti refocusing program, restrukturisasi belanja, hingga kolaborasi lintas sektor perlu diprioritaskan agar setiap rupiah APBD menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.
Program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih menuntut kesiapan adaptasi kebijakan di tingkat lokal. Tanpa keberanian menyesuaikan program dengan kondisi daerah, kebijakan pusat berisiko menjadi sekadar formalitas—tanpa dampak strategis di lapangan.
Suara dari Masyarakat Sipil
Ketua Umum Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman (P2NAPAS), Ahmad Husein Batu Bara, menilai bahwa Retret Sekda semestinya menjadi momentum daerah untuk menyuarakan aspirasi fiskalnya secara lebih tegas dan visioner.
> “Retret Sekda ini harus menjadi titik temu antara kebijakan fiskal nasional dan realitas daerah. Daerah seperti Pasaman membutuhkan keberpihakan nyata agar arah pembangunan tidak hanya mengikuti pusat, tapi benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat di bawah,”
tegas Ahmad Husein Batu Bara kepada media ini di Jakarta.
Diam di Tengah Krisis Arah
Kehati-hatian Sekda Pasaman bisa dimaklumi sebagai bentuk kepatuhan birokrasi terhadap etika komunikasi pemerintahan. Namun di sisi lain, diam di tengah krisis arah kebijakan juga bisa dimaknai sebagai hilangnya inisiatif strategis daerah dalam memperjuangkan masa depannya sendiri.
Retret Sekda 2025 di IPDN Jatinangor seharusnya tidak berhenti pada seremoni birokrasi, melainkan menjadi panggung bagi para Sekda untuk menunjukkan visi kepemimpinan fiskal yang berani dan berorientasi pada hasil.
Karena dalam era pengetatan fiskal ini, daerah yang berani bersuara akan bertahan; sedangkan yang memilih diam, perlahan akan tenggelam dalam kebijakan pusat.
Ismail Hasan
Editor Redaksi Presesimedia.com
