Presesimedia.com – Pasaman. Retret Sekretaris Daerah se-Indonesia yang digelar di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, pada 26–29 Oktober 2025, menjadi ruang strategis refleksi nasional atas arah kebijakan fiskal dan pembangunan daerah menjelang tahun anggaran 2026. Dari forum yang dihadiri para Sekda se-Indonesia ini, muncul pertanyaan penting: sejauh mana kegiatan tersebut benar-benar memberi ruang bagi daerah seperti Kabupaten Pasaman untuk memperjuangkan kebutuhan fiskalnya di tengah pengetatan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat?
Sekretaris Daerah memiliki posisi strategis dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kesejahteraan publik. Dalam konteks itu, Sekda Pasaman diharapkan mampu membawa isu-isu krusial seperti kebutuhan minimum belanja pelayanan dasar, penguatan infrastruktur wilayah tertinggal, serta keberlanjutan program kesejahteraan masyarakat agar tetap menjadi prioritas pendanaan melalui TKD 2026.
Kebijakan pengalihan dan rasionalisasi TKD yang tengah bergulir dari pemerintah pusat perlu disikapi secara cermat. Pasaman, sebagai daerah dengan kapasitas fiskal terbatas, mesti menghitung dampak langsungnya terhadap kemampuan daerah dalam membiayai layanan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Jika penyaluran TKD 2026 semakin ketat, maka risiko perlambatan pembangunan dan melemahnya daya fiskal daerah tak bisa dihindari.
Dalam forum Retret Sekda, setiap daerah berkesempatan menyampaikan usulan kepada berbagai kementerian dan lembaga. Pertanyaannya: apa program unggulan yang dibawa Pasaman agar mampu menarik dukungan APBN dan TKD tahun depan? Sinkronisasi antara RPJMD Kabupaten Pasaman dan arah kebijakan nasional menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih program sekaligus memastikan efektivitas belanja publik.
Sementara itu, pemerintah pusat kini menekankan efisiensi dan pemangkasan anggaran TKD. Tantangan bagi Sekda Pasaman adalah memastikan kebijakan tersebut tidak menghambat pembangunan di tingkat lokal. Langkah strategis seperti refocusing program, restrukturisasi belanja, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor perlu segera dilakukan agar setiap rupiah APBD memiliki nilai manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Beberapa program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih juga menuntut kesiapan pemerintah daerah untuk mengadopsi dan menyesuaikannya dengan konteks lokal. Pendekatan lintas sektor antara pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi kreatif menjadi kunci agar program-program tersebut tidak hanya formalitas, melainkan berdaya guna dan berkelanjutan.
Dalam konteks fiskal 2026, peran Sekda bukan sekadar administratif, tetapi strategis — sebagai penjaga arah kebijakan fiskal daerah yang efisien, akuntabel, dan berorientasi hasil. Karena itu, Retret Sekda di IPDN Jatinangor diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni birokrasi, melainkan momentum memperkuat posisi daerah di hadapan pemerintah pusat.
Ketua Umum LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman), Ahmad Husein Batu Bara, ketika dikonfirmasi menyampaikan bahwa kegiatan ini semestinya menjadi lebih dari sekadar forum komunikasi.
“Retret Sekda ini harus menjadi titik temu antara kebijakan fiskal nasional dan realitas daerah. Daerah seperti Pasaman membutuhkan keberpihakan nyata agar arah pembangunan tidak hanya mengikuti pusat, tapi benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat di bawah,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman belum memberikan jawaban resmi atas konfirmasi yang disampaikan awak media terkait keikutsertaan dalam Retret Sekda di IPDN Jatinangor. Media ini masih menunggu keterangan resmi dari Sekda Pasaman untuk melengkapi pemberitaan.
Dengan demikian, Retret Sekda 2025 bukan hanya ajang reflektif, tetapi juga uji kemampuan birokrasi daerah untuk berdiri tegak di tengah tantangan fiskal nasional yang semakin kompleks.
(Ismail Hasan.)
Editor Redaksi Presesimedia.com